REMBANG – Bupati Rembang, Harno, mengawal penuh percepatan operasional dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten.
Sebab, dari 34 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah terinventarisir siap, baru 17 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) hingga kemarin.
Hal ini terungkap saat Bupati Harno melakukan pengecekan berkala penyaluran MBG di SDN 1 Kutoharjo, Rembang, kemarin.
Didampingi jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora), Harno menekankan pentingnya program ini berjalan maksimal.
”Kita mengecek berkala, tujuan demi kebaikan bersama. Hasilnya (di SDN 1 Kutoharjo) baik dan sesuai,” kata Harno.
Bupati berharap dari total target 65 SPPG (dapur) yang disiapkan, seluruhnya dapat segera beroperasi.
"Posisi sekarang belum ada separonya dari kuota 65 SPPG. Berharap dari 65 dapur-dapur yang sudah siap secepatnya beroperasi," tegasnya.
Selain kesiapan dapur, Harno juga menekankan pentingnya penyesuaian nilai gizi dan harga menu makanan.
"Kedua tidak kalah penting penyesuaian nilai menu makanan agar benar-benar normal. Paling tidak di posisi nilai menu sesuai," tambahnya.
Kepala Dinkes Rembang, dr. Ali Syofi’i, membenarkan data tersebut. Ia merinci, dari 34 SPPG yang sudah ada dan siap, 17 SPPG telah terbit SHLS.
"Kemudian 2 SPPG baru berproses perizinan, dalam waktu dekat terbit. Lalu yang 15 masih dalam proses kelengkapan persyaratan," jelas Ali Syofi’i saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.
Ali menerangkan, kendala utama bagi 15 SPPG tersebut adalah belum terpenuhinya standar Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
Pihak Dinkes telah melakukan peninjauan, namun skor yang didapat belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan.
"Sehingga ada perbaikan ulang untuk menuju skor sesuai yang dipersyaratkan," terangnya.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, Dinkes Rembang melakukan berbagai langkah pengawalan dan percepatan.
Mulai dari penyiapan sarana prasarana, inspeksi, hingga percepatan penerbitan SHLS manual bekerja sama dengan DPMPTSP.
Dinkes juga gencar memberikan pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah makanan di SPPG yang belum mengikutinya.
"Fungsi Dinkes membantu agar MBG di Kabupaten Rembang cepat beroperasional dan memberikan manfaat lebih maksimal," kata Ali.
Selain itu, pengawasan keamanan pangan di lapangan dilakukan secara melekat melalui tim dari Puskesmas.
Tim ini dibekali SOP untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) harian.
Tujuannya untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak berdampak positif pada status gizi dan meminimalisir risiko keracunan.
"Contoh yang terjadi di bulan September, bisa dikatakan saat ini laporan terkait kejadian (negatif) sudah minimal diterima," imbuhnya.
Ke depan, Ali menyebut jumlah SPPG berpotensi bertambah melebihi target 65 dapur.
Hal ini seiring evaluasi BGN yang berencana menurunkan sasaran layanan per SPPG dari 3.000 menjadi 2.000 anak.
"Kalau terjadi (penurunan sasaran), 65 (SPPG) akan bertambah (di) Kabupaten Rembang," tandasnya. (noe/ali)
Editor : Ali Mustofa