REMBANG – Bupati Rembang Harno mengaku plong sudah bisa menggelar pelantikan perdana di Pendopo Museum RA Kartini, Kamis (23/10).
Total ada 150 pejabat terdiri atas 56 orang administrator, 74 pengawas, dan sejumlah pejabat fungsional.
Acara pelantikan berlangsung di Pendapa Museum RA Kartini Rembang, dimulai pukul 12.30 WIB. Turut hadir Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelantikan ini menandai penyegaran dalam birokrasi Pemkab Rembang.
Pantauan Jawa Pos Radar Kudus ada empat nama baru menempati posisi strategis. Diantarnya dr. Samsul Anwar diangkat sebagai Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, Maruli Dwi Ronisa sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Chris Prasetyana sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Triana Husnul Khotimah sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Selain itu, sejumlah camat juga mengalami pergeseran. Sutarwi kini menjabat sebagai Camat Pancur, Mundakir sebagai Camat Lasem, Kastari sebagai Camat Sedan, dan Nur Wanto sebagai Camat Sarang.
Rotasi ini dilakukan untuk memberikan penyegaran di tingkat kecamatan.
Bupati Harno menyatakan rasa leganya usai pelantikan ini. Menurutnya, agenda ini telah lama ditunggu masyarakat.
Dengan nada bercanda, ia mengaku sengaja menunggu waktu yang tepat, sesuai adat Jawa, agar suasana lebih adem dan tidak dipengaruhi emosi.
“Kenapa tidak dilakukan di awal jabatan? Karena kalau di awal, masih banyak unsur emosi. Saya tahan agar suasana dingin, normatif, dan memenuhi syarat,” ujarnya usai pelantikan.
Harno menegaskan bahwa pelantikan ini murni untuk penyegaran birokrasi dan tidak terkait dengan imbas Pilkada.
Ia menyebutkan, beberapa camat seperti Camat Pamotan dan Camat Kaliori dipindahkan sebagai bagian dari penyegaran, bukan karena tekanan masyarakat.
Terkait pelantikan berikutnya, Harno menambahkan bahwa sejumlah posisi eselon II yang masih kosong sedang dalam proses seleksi melalui universitas.
Dokumen seleksi sudah ditandatangani, dan tinggal menunggu beberapa langkah lanjutan. “Tergantung perjalanannya.
Seperti perjalanan Rembang-Semarang, bisa 2 jam, 3 jam, atau 5 jam kalau hujan deras. Kalau lancar, 1-2 bulan selesai,” katanya.
Bupati Rembang Harno mengumumkan penghentian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Harno meminta para PPPK untuk menerima keputusan ini dengan legawa.
Saat dikonfirmasi awak media, Harno menjelaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang menjadi dasar utama penghentian TPP.
“Saat saya menjabat, semua tahu posisi APBD Rembang. Ada utang A, B, dan C yang harus diselesaikan. Sekarang, utang-utang itu sudah lunas,” ujar Harno.
Ia merinci bahwa utang yang telah dilunasi mencakup tunjangan guru sebesar Rp15 miliar dan tunjangan tenaga kesehatan (nakes). Namun, beban APBD semakin bertambah dengan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
“APBD kita tidak mampu menanggung TPP. Kebijakan ini bukan keharusan, sehingga salah satunya harus dikurangi,” terang Harno.
Kebijakan penghentian TPP telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Perbup Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rembang.
Perbup ini mulai berlaku sejak 30 September 2025.
Ketika ditanya apakah TPP akan dibayarkan untuk periode Maret hingga Agustus, Harno menyerahkan penjelasan teknis kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan tim terkait.
Ia juga memberikan sinyal bahwa TPP bisa dipertimbangkan kembali jika kondisi APBD membaik. “Kalau APBD sehat, semua akan diberi.
Tapi, perhatikan juga transfer ke daerah (TKD) untuk 2026. Situasinya seperti apa? Itu poinnya,” tambahnya.
Harno mengungkapkan bahwa ia telah mendengar kabar tentang rencana pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2026, tidak hanya untuk Rembang, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia.
Meski besaran pemotongan belum diketahui pasti, Harno menegaskan bahwa Pemkab Rembang akan melakukan efisiensi anggaran.
Namun, ia tetap membuka peluang untuk mengusulkan solusi ke pemerintah pusat guna mengatasi kendala ini. (noe/ali)
Berikut Sejumlah Nama Pejabat Administrator yang dilantik:
- Maruli Dwi Ronisa, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- Chris Prasetyana, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Triana Husnul Khotimah, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Isti Choma Wati, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Budi Priyanggodo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Moh Haiban Satriyo Wibisono, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Etty Apriliana, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- Solikin, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sri Nurjanti, Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
- Nurdin Fahrudi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana
- Nurida Andante Islami, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
- dr. Samsul Anwar, Direktur RSUD dr. R. Soetrasno
- Sutarwi, Camat Pancur
- Mundakir, Camat Lasem
- Kastari, Camat Sedan
- Nurwanto, Camat Sarang
- Nasaton Rofiq, Camat Kragan
- Endang Hersusdadi Kawati, Sekretaris Kecamatan Sulang
- Nur Hidayati, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana
- Ngadiyono, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.