REMBANG - Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 5 Rembang berhenti setelah adanya keluhan nasi kuning berair.
Satgas MBG Kabupaten mengingatkan tentang prosedur yang harus ditempuh.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, makanan tersebut tiba di sekolah pada Rabu (1/10) sekitar pukul 10.10, isinya nasi kuning, ayam goreng, kering tempe, jeruk, dan sayur lalapan.
Setelah diperiksa, ditemukan nasi kuning yang berair. Setelah itu, 763 porsi dikembalikan ke SPPG.
Pihak SPPG mengonfirmasi, jika menu nasi kuning yang dimaksud bukan bau, namun memang memiliki tekstur lembek.
Dari 14 sekolah penerima, hanya SMPN 5 Rembang yang mengembalikan menu.
Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kudus, Kamis (2/10), SMPN 5 Rembang kembali tidak menerima MBG yang dikirim dari SPPG Mondoteko.
Menik Mustikatun, kepala sekolah, membenarkan jika pengiriman makanan dipending sementara waktu.
"Untuk hari ini (Kamis 2/10) dipending dulu, sambil menunggu perkembangan selanjutnya," katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus.
Disinggung soal siapa yang meminta penundaan pengiriman, sampai dengan berita ini ditulis, pihaknya belum merespons.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro, menilai langkah SMPN 5 Rembang yang memilih mengembalikan makanan sudah wajar, mengingat pihak sekolah bertanggung jawab terhadap para murid.
"Ya itu, mau dibilang subjektif ya mungkin subjektif. Tetapi kalau dibilang objektif ya ada buktinya, ditemukan MBG yang didistribusikan di SMPN 5 agak kurang beres lah, kemudian pihak SMPN 5 menolak mengonsumsi atau mendistribusikannya ke anak didik," katanya.
"Saya kira wajar, karena kepala sekolah, guru punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya," imbuhnya.
Ia juga menerima informasi, jika pada Kamis (2/10), SMPN 5 Rembang tidak menerima kiriman MBG dari SPPG.
Meski begitu ia mengingatkan bahwa penolakan pengiriman terdapat prosedur yang harus dilalui.
"Per hari ini (Kamis 2/10) menolak untuk distribusi, saya kira itu langkah yang mungkin dianggap tepat oleh pihak sekolahan," ujarnya.
"Tetapi kami selaku satgas mengingatkan, kalau menolak ada prosedur yang mesti dijalankan. Mungkin ada penandatanganan surat, pernyataan, dan sebagainya yang mesti dijalani oleh pihak SMPN 5," jelasnya. (vah)
Editor : Ali Mustofa