REMBANG – Wakil Bupati Rembang telah mendapatkan laporan atas dugaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berduaan di sebuah musala.
Saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang telah menindaklanjuti dengan mengklarifikasi yang bersangkutan.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, kabar adanya oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berduaan di sebuah musala bersama seorang ASN telah beredar baru-baru ini.
Informasi yang dihimpun, dugaan tersebut terjadi di Desa Langkir, Pancur.
Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait kabar ini.
Hanya saja, saat ini ia masih perlu memvalidasi terlebih dahulu.
“(Laporan yang diterima) ya sama yang viral di medsos itu lah,” katanya.
Menurutnya, munculnya kabar ini bisa mencederai etik seorang aparat pemerintah.
Pihaknya menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti isu yang berkembang.
“Temuan di lapangan akan kami tindaklanjuti. Soal sanksi akan ditentukan sidang etik,” imbuhnya.
Kedua oknum tersebut merupakan ASN yang kesehariannya bertugas di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Rembang.
Senin (4/8), Dinkes Rembang telah memintai klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
Kepala Dinkes Rembang Ali Syofii menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan surat tembusan terkait laporan soal hal ini.
“Surat itu kepada bupati, dan sifatnya tembusan. Kami sebagai atasan langsung yang menaungi sebuah puskesmas, di mana kedua ASN tersebut bekerja, mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan,” jelasnya.
Sementara ini, Ali belum bisa menyampaikan detail atas hasil klarifikasi tersebut.
Selain itu, ia juga masih menunggu arahan tindak lanjut dari bupati.
Disinggung soal kabar berduaan di musala, Ali menjelaskan, berdasarkan hasil klarifikasi awal, salah satu pihak menganggap lokasi tersebut bukanlah sebuah musala.
“Mereka menganggap itu bukan musala, atas dasar itu tidak dipakai ibadah masyarakat banyak. Kira-kira begitu. Tetapi kami, boleh dikatakan musala keluarga,” katanya.
Ia menegaskan bahwa saat ini Dinkes belum bisa menarik kesimpulan.
Sebab, pihaknya masih perlu menghimpun informasi dari berbagai sumber.
“Sekali lagi ini belum kesimpulan. Karena kami harus menerima informasi dari banyak pihak,” katanya. (vah)
Editor : Mahendra Aditya