REMBANG – Posko aduan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Rembang terus siaga.
Selama akhir pekan lalu, panitia tetap berjaga untuk melayani calon peserta didik baru yang mengalami kendala verifikasi data.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah munculnya pendaftar dari luar provinsi hingga kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum bisa langsung diverifikasi karena keterbatasan aturan sistem.
Humas SMAN 1 Rembang, Rifal, mengatakan bahwa posko yang berada di aula barat sekolah dibuka setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk membantu para pendaftar yang mengalami kesalahan data pada aplikasi.
Mulai dari titik koordinat tempat tinggal, status kartu keluarga (KK), hingga persoalan ATS dari luar provinsi.
Baca Juga: Belum Ada Sanksi untuk OPD Pelanggar Etik Seleksi PPPK, Bupati Rembang Hanya Janji Lakukan Pembinaan
Kurang dari 40 Pendaftar Perbaiki Data
Hingga saat ini, tercatat kurang dari 40 calon pendaftar melakukan pembetulan berkas. Kesalahan paling umum adalah ketidaksesuaian titik koordinat domisili dan status KK yang tidak terverifikasi dengan benar.
Semua kasus tersebut telah ditangani dengan berkoordinasi bersama Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan dan admin provinsi.
“Kami tetap membuka layanan setiap hari agar bisa membantu calon peserta didik yang datanya masih bermasalah. Ini bagian dari komitmen sekolah agar semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama,” ujar Rifal.
Verifikasi Diperpanjang, Deadline 17 Juni
Proses aktivasi akun dan verifikasi berkas untuk SMA/SMK di seluruh Jawa Tengah diperpanjang hingga 17 Juni 2025, pukul 16.00.
Panitia SPMB di SMAN 1 Rembang terus melakukan pendampingan, termasuk membantu perbaikan data secara daring.
“Kami terus monitor perkembangan melalui sistem online. Setiap hari bahkan sampai malam, selalu ada koordinasi melalui Zoom dengan pihak provinsi,” imbuhnya.
ATS dari Luar Provinsi Belum Bisa Masuk Sistem
Salah satu kasus yang mencuat adalah data calon siswa ATS yang berasal dari luar provinsi. Sebagaimana diketahui, sistem ATS (Anak Tidak Sekolah) hanya berlaku bagi peserta didik yang berdomisili dan terdata di Jawa Tengah.
Yulianto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia SPMB 2025, membenarkan adanya pendaftar dari Sumatera.
Bahkan, sistem mencatat jarak domisili sejauh 1.500 kilometer, sehingga dianggap tidak masuk akal untuk zonasi.
“Mungkin ada kekeliruan pada saat input aplikasi atau saat proses verifikasi. Tidak semua proses verifikasi dilakukan di SMAN 1 Rembang, bisa saja di sekolah lain, dan kesalahan seperti ini mungkin juga terjadi di tempat lain,” kata Yulianto saat dihubungi Radar Kudus, Minggu sore (16/6).
Baca Juga: Persijap Jepara Resmi Berpisah dengan Coach Noor Hadi: Akhiri Kerja Sama Penuh Hormat
Dugaan Salah Input dan Permasalahan Domisili
Menurut Yulianto, data yang bermasalah kemungkinan besar merupakan akumulasi dari kekeliruan sistem dan pemahaman verifikator.
Salah satu kasus yang ditangani adalah calon siswa yang tinggal di Kecamatan Batangan, tetapi memiliki KK dari Sumatera. Diduga, anak tersebut tinggal bersama kakek atau neneknya.
“Kalau benar-benar ATS dan memenuhi syarat, tentu bisa masuk. Tapi karena KK-nya luar provinsi, prosesnya lebih rumit.
Kami terus konsultasikan dengan Cabdin dan provinsi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, ada kemungkinan calon siswa tersebut sebelumnya sempat keluar dari sekolah karena tidak diterima di sekolah pilihan tahun lalu, lalu mencoba mendaftar ulang tahun ini menggunakan jalur afirmasi.
Baca Juga: Tak Hanya di Jalan Nasional, Patroli ODOL Kini Sasar Jalan Kabupaten di Rembang
Fokus Pemerataan Akses Pendidikan
Yulianto menegaskan, sekolah tidak ingin ada anak yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena kendala teknis atau administratif.
Oleh karena itu, posko aduan terus dibuka dan layanan diperpanjang untuk memastikan semua pendaftar dapat menyelesaikan proses dengan adil.
“Kalau tidak diakomodasi, kasihan anak-anak. Itu hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu, sistem terus dibenahi, dan kemungkinan diperpanjang pun sedang dibahas,” tambahnya.
Koordinasi intens terus dilakukan, bahkan hingga malam hari. Kepala sekolah pun aktif mengikuti Zoom bersama provinsi untuk mencarikan solusi atas kasus-kasus seperti ATS dan verifikasi domisili luar daerah.
“Yang penting koordinasi terus berjalan. Sistem diperbaiki, dan siswa tetap diprioritaskan. Kami optimistis semua kendala bisa diatasi,” pungkasnya. (Wisnu Aji)
Editor : Mahendra Aditya