REMBANG – Setelah polemik berkepanjangan soal proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rembang, kini publik kembali menyorot tajam langkah Bupati Harno.
Pasalnya, hasil investigasi resmi dari Inspektorat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi PPPK sudah rampung, namun keputusan akhir masih belum diumumkan.
Investigasi Tuntas, Tapi Nasib Pejabat Masih Tergantung di Meja Bupati
Inspektorat Rembang menyatakan bahwa Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk telah menyelesaikan seluruh proses penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam perekrutan PPPK. Hasilnya? Ada dua kesimpulan besar:
-
Ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
-
Ada juga yang dinyatakan tidak bersalah.
Namun begitu, kepala Inspektorat Imung Tri Wijayanti dengan tegas menolak mengungkapkan detail temuan tersebut ke publik.
Ia menegaskan, kewenangan untuk menyampaikan atau menindaklanjuti hasil investigasi sepenuhnya ada di tangan Bupati Rembang.
“Kami hanya menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. Tidak etis kalau disampaikan ke media sebelum ada keputusan resmi dari pimpinan daerah,” kata Imung, Jumat (13/6).
Proses Disiplin ASN Jadi Kunci, Bupati Diminta Ambil Sikap
Setelah hasil investigasi diterima, bola panas kini ada di tangan Bupati Harno. Sesuai aturan, sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan baru bisa dijatuhkan setelah melalui proses disiplin ASN dan majelis kode etik.
Imung menyebut bahwa jika benar ada pelanggaran yang perlu ditindak, maka langkah logis berikutnya adalah Bupati mengirim disposisi ke Sekda Rembang agar kasus ini segera dibahas dalam majelis etik.
“Kalau memang serius ingin ditindaklanjuti, disposisinya harus segera dikirim ke Sekda untuk dibahas di forum etik ASN,” jelasnya.
Sementara itu, beberapa pejabat yang sempat terseret polemik ini sudah terlihat mendatangi kantor Inspektorat, termasuk Kepala Dindikpora Rembang, Sutrisno, yang disebut-sebut ikut diperiksa dalam proses klarifikasi.
Misteri Rekomendasi Timsus: Siapa yang Terbukti Bersalah?
Meski publik mendesak transparansi, pihak Inspektorat memilih tetap merahasiakan nama-nama yang direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi. Namun tekanan masyarakat agar Bupati segera mengambil tindakan semakin menguat, terutama di media sosial dan komunitas guru di Rembang.
Banyak pihak mempertanyakan, jika hasil sudah jelas dan ada pelanggaran, mengapa belum ada langkah konkret? Apalagi rekrutmen PPPK menyangkut masa depan ratusan tenaga pendidik dan administrasi yang menggantung nasibnya pada keadilan sistem.
Publik Bertanya-tanya
Menariknya, saat sebelumnya dimintai tanggapan soal perkembangan hasil investigasi ini, Bupati Rembang justru mengarahkan media untuk bertanya ke Inspektorat.
Padahal, sesuai prosedur, beliau-lah yang berhak dan wajib memutuskan tindak lanjut hasil temuan tersebut.
“Silakan tanya ke Inspektorat,” ujar Bupati singkat saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu.
Respons tersebut justru memunculkan tanda tanya lebih besar: apakah akan ada sanksi tegas terhadap oknum pelanggar atau justru kasus ini akan tenggelam seiring waktu?
Transparansi dan Integritas Pemkab Rembang Diuji Publik
Polemik PPPK ini bukan hanya soal prosedur teknis rekrutmen. Lebih dari itu, ini menjadi ujian besar bagi integritas birokrasi di Pemkab Rembang.
Apakah proses hukum dan etik ASN benar-benar dijalankan, atau hanya formalitas semata?
Apalagi rekrutmen PPPK bukan perkara kecil—ini menyangkut hak rakyat untuk mendapatkan proses yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kolusi atau nepotisme.
Jika dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan lokal akan terkikis.
Publik Menanti Keputusan
Kini sorotan tertuju penuh ke Bupati Rembang. Semua pihak, termasuk guru honorer, organisasi ASN, dan masyarakat luas, menagih sikap tegas dan transparan. Tidak cukup hanya diam atau lempar tanggung jawab.
Jika benar ada yang melanggar, sanksi harus ditegakkan. Jika tidak, maka pernyataan “bersih-bersih birokrasi” hanya akan jadi slogan kosong.
Editor : Mahendra Aditya