RADAR KUDUS - Kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rembang menjadi sorotan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Perusahaan plat merah ini belum bisa menyetorkan deviden sama sekali.
Beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Rembang telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan perekonomian.
Salah satu yang menjadi poin pembahasan adalah kinerja dari BUMD.
Pimpinan Komisi II DPRD Rembang Dumadiyono menyampaikan, BUMD seharusnya juga menjadi sumber dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apalagi, kondisi keuangan daerah yang saat ini dinilai perlu mendapatkan suntikan pendapatan yang lebih.
"Untuk menaikkan potensi-potensi di Kabupaten Rembang dalam rangka menaikkan PAD, yang bisa digenjot untuk menutup kekurangan salah satunya kan dari BUMD," katanya.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui ada dua BUMD yang belum bisa menyetorkan deviden.
Yakni PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dan PT Rembang Migas Energi (RME).
"Belum pernah menyetorkan deviden sama sekali. Artinya ini tidak sehat. Tidak sehat itu kan harus dievaluasi kerjanya," imbuhnya.
Komisi II juga telah mendata delapan BUMD termasuk setoran devidennya. Berdasarkan data yang diterima Jawa Pos Radar Kudus, setoran deviden masih didominasi dari satu BUMD yang nilainya cenderung jauh lebih besar jika dibandingkan dengan BUMD lainnya.
Setoran deviden tertinggi diberikan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Rembang senilai Rp 9,4 miliar.
Selanjutnya, diikuti PT BKK Lasem sejumlah Rp 1,290 miliar.
Sementara, setoran BUMD-BUMD lainnya, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 639 juta, Bank Pasar Rp 167 juta, PT Aneka Rembang Rp 142 juta, dan BKK Kaliori sejumlah Rp 108 juta. Sehingga jika ditotal, deviden dari BUMD yang masuk sekitar Rp 11,843 miliar.
Menurut Dumadiyono, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari harapan.
"Ini hasil data 2024, devidennya. Jauh di bawah harapan kami," katanya. (vah)
Editor : Ali Mustofa