REMBANG – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rembang telah menyetorkan dividen Rp 639 juta kepada pemerintah daerah.
Upaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini sebagai komitmen mendukung pembangunan daerah.
Konsistensi PDAM ini menjadi wujud jika perusahaan dikelola dengan baik dan profesional.
Hasil audit dari kantor akuntan publik juga menyatakan jika kondisi perusahaan sehat. Sehingga mampu meraih status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Rembang, Nugroho Septiawan Widyatmoko mengamini jika deviden tahun 2024 telah dibayarkan PDAM tanggal 24 April 2025.
”Setelah pengesahan laba oleh KPM (Bupati). PDAM langsung membayar tanggal 24 April. Atau selang tiga hari usai tanggal 21 diterbitkan surat. Dengan setor dividen kewajiban Pemda sudah terpenuhi,” kata Nugroho ditemui Jawa Pos Radar Kudus di ruang kerjanya kemarin.
Direktur Perumda Air Minum Banyumili Rembang, Muhammad Affan saat dikonfirmasi membenarkan jika PDAM Banyumili telah menyetorkan dividen ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Rembang sebesar Rp 639.545.494.
“Kami juga telah melaporkan capian itu kepada para dewan pengawas untuk selanjutnya bisa dikonfirmasi Bagian Perekonomian,” bebernya.
Pihaknya berharap dividen Rp 639 juta yang telah disetorkan ke kas daerah dapat sedikit memb pembangunan daerah untuk meningkatkan pembangunan.
”Harapan kami walaupun dividen yang kami setor hanya Rp 639 juta. Ini sebagai bukti bahwa PDAM Rembang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tambah Affan saat dikonfirmasi wartawan koran ini.
Ke depan PDAM Banyumili akan terus berusaha keras lagi. Agar laba perusahaan meningkat dan deviden yang disetorkan juga lebih banyak lagi.
“PDAM optimistis bisa mewujudkan rencana atau harapan peningkatan dividen,” tambahnya.
Ia pun mengamini jika selama lima tahun terakhir berdasarkan audit akuntan publik, perusahaan yang dikelolanya telah meraih WTP.
Hal itu menjadi bukti jika pengelolaan PDAM Banyumili Rembang telah dilakukan dengan cara profesional, tata kelola perusahaan baik serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang modern.
”Dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP Jateng juga diperoleh nilai sehat serta baik. Itu membuktikan bahwa BUMD kalau dikelola baik dan profesional pasti tidak akan kalah dengan perusahaan swasta,” tandasnya. (noe/ali)
Editor : Ali Mustofa