REMBANG – Kabupaten Rembang ancang-ancang usulkan tingkat SD, SMP dan SMA masing-masing 2 rombongan belajar (rombel).
Menindaklanjuti usulan terkait pendirian sekolah rakyat. Kouta sesuai masukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) setempat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo membenarkan total ada 6 rombel untuk semua tingkatan jenjang mulai SD-SMP hingga SMA.
”Satu kelas kapasitasnya 25 anak masing-masing. Kalau semua kouta terpenuhi ada 150 anak kedepan di sekolah rakyat,” kata Prapto kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Pertanyaan jika animo besar tentunya disiapkan skema. Otomatis kalau banyak akan di seleksi masuk di sekolah unggulan untuk anak-anak keluarga kurang mampu. Dan dipastikan tidak akan berbenturan sekolah yang ada.
”Tidak berbenturan,satu kelas hanya 25 anak. Dan itu hanya dari keluarga tidak mampu. Keluarga yang mampu tidak bisa masuk di sekolah rakyat,” terangnya.
Tentu nanti juga akan disiapkan bagi guru di sekolah tersebut. Infonya nanti ada rekruitmen langsung dari Kementerian terkait yang akan melaksanakan. Selanjutnya baik anak-anak maupun gurunya di asrama satu kawasan lokasi.
”Jadi sekolah unggulan, tetapi untuk anak-anak keluarga kurang mampu,” sambungnya.
Sebelumnya Kabupaten Rembang juga sudah menyampaikan calon sekolah rakyat di desa Kaliombo, Sulang.
Lokasinya dipinggir jalan raya Rembang-Blora, utara Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Beberapapa waktu lalu lahan juga sudah di cek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Provinsi Jateng.
Selain menyiapkan usulan proposal yang secara administrasi dinyatakan lengkap.
Hadirnya sekolah tersebut memutus rantai kemiskinan dari pendidikan. Kedua ingin membuat orang miskin punya mental yang baik. Lalu bentuk karakter kebangsaan yang baik dan cerdas sesuai keinginan pimpinan negara.
Syarat masuk siswa sekolah rakyat mereka yang masuk di desil 1 desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Dulu namanya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Inpres nomor 4 tahun 2025 diganti DTSEN. (noe)
Editor : Mahendra Aditya