REMBANG – Tidak tercapainya pendapatan daerah Kabupaten Rembang berdampak pada berkurangnya alokasi bantuan kabupaten (Bankab) untuk desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengutamakan anggaran yang bersifat wajib mengakibatkan dana bantuan untuk desa mengalami pemangkasan.
Hal ini diungkapkan Bupati Rembang, Abdul Hafidz dalam forum evaluasi ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Rembang yang digelar di Kecamatan Rembang baru-baru ini.
Saat salah satu peserta menanyakan berkurangnya dana Bankab, Bupati Hafidz menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan dampak dari tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Menurutnya, APBD Rembang awalnya dirancang dengan anggaran yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.
Namun, realisasi anggaran ternyata tidak sesuai harapan.
"Awalnya kami merencanakan pendapatan dan belanja seimbang, seribu keluar, seribu masuk. Namun, di tengah perjalanannya, pendapatan yang diharapkan ternyata kurang, sehingga otomatis belanja harus dikurangi," jelas Hafidz.
Ia mencontohkan salah satu sektor yang berpengaruh adalah sektor perikanan.
Target pendapatan dari sektor ini awalnya sebesar Rp 12 miliar, namun hanya terealisasi Rp 9 miliar.
Bahkan, pada tahun ini, realisasinya baru mencapai Rp 4 miliar dari target yang sama.
"Baru satu sektor saja, seperti perikanan, dari target Rp 12 miliar yang tercapai hanya Rp 4 miliar," tambahnya.
Situasi ini berimbas pada kondisi keuangan daerah yang menjadi semakin terbatas.
Meski begitu, Hafidz menegaskan bahwa Pemkab Rembang tetap memprioritaskan kebutuhan wajib seperti pembayaran gaji pegawai.
Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah anggaran dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, termasuk bantuan kabupaten yang terdampak.
"Uang yang tersedia sudah kurang, jadi kami prioritaskan untuk kebutuhan wajib seperti gaji, dan sisa anggaran yang ada dialokasikan untuk bantuan lainnya, termasuk Bankab," ujar Hafidz.
"Memang ada skala prioritas dalam kondisi seperti ini," tutupnya.
Dengan kondisi ini, Pemkab Rembang meminta masyarakat memahami bahwa dana bantuan untuk desa terpangkas demi menjaga keberlanjutan program-program prioritas. (vah/khim)
Editor : Abdul Rokhim