REMBANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin, menegaskan bahwa indikasi kebocoran kas daerah sebesar Rp 300 juta tidak ada kaitannya dengan perbankan.
Kasus ini saat ini tengah dalam proses pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Rembang dan dugaan kebocoran tersebut berasal dari penanggung jawab anggaran.
Fahrudin menjelaskan, sistem digital perbankan yang digunakan oleh pemerintah daerah sejauh ini sudah baik dan terjamin keamanannya.
Namun, ia menekankan pentingnya integritas penanggung jawab anggaran yang memegang mandat untuk mengelola Cash Management System (CMS).
“Sistem perbankan bagus, tidak ada masalah. Hanya saja, integritas dari teman-teman yang menjadi kunci utama,” ujar Fahrudin.
Sekda juga mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melacak keberadaan uang kas yang terindikasi mengalami kebocoran.
Menurutnya, uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut harus dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.
Fahrudin juga mengingatkan bahwa sistem digital keuangan tidak terlepas dari risiko serangan siber yang dapat mengganggu pelayanan.
Namun, ia memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan dapat dikoordinasikan secara efektif.
“Yang paling penting adalah penanggung jawab yang memegang password CMS benar-benar berintegritas. Jika tidak, hal ini bisa menjadi masalah besar,” imbuhnya.
Sekda menegaskan bahwa kebocoran kas sebesar Rp 300 juta dan Rp 25 juta bukanlah akibat dari sistem perbankan, melainkan terkait dengan integritas penanggung jawab di lingkup pemerintahan.
“Pesan saya adalah jangan menyalahgunakan amanah yang diberikan. Kunci utama ada pada integritas, karena jika password disalahgunakan, maka tergantung kepada siapa yang memegang kuncinya,” tutup Fahrudin. (noe/ali)
Editor : Abdul Rokhim