REMBANG – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang Fahrudin menegaskan indikasi kebobolan uang kas daerah sekitar Rp 300 juta tidak keterkaitan dengan pihak perbankan mana pun.
Indikasi ini merupakan proses pemeriksaan dan pengawasan di Inspektorat Rembang, sehingga adanya indikasi pembobolan tersebut muncul dari penanggung jawab anggaran.
Diberitakan sebelumnya Sekda Fahrudin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melacak kemana uang kas daerah yang terindikasi kebobolan itu.
Ini penting, karena uang APBD itu wajib dipertanggungjawabkan, dan jika tidak maka akan menjadi temuan BPK.
Fahrudin hingga kemarin masih memantau perkembangan pemerikasaan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang.
“Belum valid kami masih menunggu perkembangan pemeriksaan dari internal,” katanya.
Menurut Fahrudin selama ini fasilitas digital dari perbankan sudah bagus.
Namun ia mewanti-wanti kepada semua penanggung jawab anggaran juga harus menjaga integritas.
Dalam hal ini sebagai orang yang diberi kewenangan atau mandat melakukan Cash Management System (CMS).
”Sistemnya bagus. Tidak ada masalah. Cuma persoalan integritas dari teman-teman saja, untuk berhati-hati. Karena sudah pernah terjadi dan sudah diselesaikan,” imbuhnya.
Fahrudin menambahkan sistem digital keuangan terkadang memang terkadang ada serangan cyber yang dapat mengganggu di dalam sistem pelayanan.
Namun begitu semua bisa dikoordinasikan bersama.
”Yang jelas dan paling penting teman-teman yang memegang pasword CMS benar-benar berintegritas. Kalau tidak bahaya,” ungkapnya.
Dari indikasi kebocoran kas daerah Rp 300 juta dan Rp 25 juta, Sekda pun menegaskan tidak ada keterkaitan dengan perbankan.
“Ini hanya integritas dari teman-teman di lingkup pemerintahan. Pesan saya jangan sampai menyalahgunakan amanah yang diberikan. Karena kunci ada disitu. Kalau kunci dibuka, uang dikemanakan tergantung pemegang kunci pasword,” tandasnya. (noe)
Editor : Ali Mustofa