REMBANG – Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK) diminta tidak gagap dalam transformasi penjualan transaksi melalui elektronik.
Harapanya mereka membuka diri. Masuk didalam penyediaan barang jasa katalog elektronik. Rembang masih minim baru 177 dari 52 ribu UMKM.
Kemarin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turun.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan monitoring pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa.
Tujuanya optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik di Kabupaten Rembang.
Acara dipusatkan di Wavi Joglo, Gang Ruby, Sawah, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang.
Hadir perwakilan LKPP Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, R Fendy Dharma Saputra dan Direktur Sertifikasi Profesi, Hendro Kuswanto.
Anggota anggota komisi XI DPR RI, Harmusa Oktaviani.
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DININDAGKOPUKM) M. Mahfudz dan Muhammad Choirul Anam Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.
Anggota komisi XI DPR RI, Harmusa Oktaviani.menyampaikan LKPP dorongan dari pusat.
Untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) daerah agar go nasional atau internasional.
”Sosialisasi cukup penting. Mengingat penyebaran pengadaan barang elektronik masih rendah. Padahal kita tahu masyarakat kita penggunaan sosmed cukup tinggi," ujarnya.
"Untuk sosialisasi atau mereka up (naik) produk UMKM sangat rendah. Belum ada 50 persen dari jumlah total UMKM di Kabupaten Rembang,” perhatianya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.
Baca Juga: Polemik Izin Mendirikan Bangunan Belum Berakhir, Hotel Sato Kudus Layangkan Peninjauan Kembali
Harapanya lewat sosialisasi bisa support. Bisa membuka diri. Agar bisa sosialisasikan, promosikan produk-produknya di taraf nasional.
LKPP Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, R Fendy Dharma Saputra menambahkan prinsipnya produk dalam negeri Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK) agar menjadi tuan rumah di negeri dan kota sendiri.
Dilihat keinginan pemerintah melalui Inpres nomor 2 tahun 2022 sudah memberikan target-target paling tidak penggunaan produk dalam negeri 95 persen.
Hanya beri kesempatan 5 persen produk dari luar.
”Terkait UMKK bahwa 40 persen minimum pembelanjaan musti dialokasikan produk UMKK. Lalu biar sistem berjalan dengan baik target paling tidak 30 persen pembelajaan melalui e-Katalog," ujarnya.
"Ini sangat penting bagaimana meningkatkan perekonomian warga lokal dalam negeri, kalau ini tidak menjadi barang yang tidak di beli,” doronganya.
Kepala DININDAGKOPUKM Kabupaten Rembang, M. Mahfudz menyampaikan ucapkan terima kasih perhatian bagi Kabupaten kepada Harmusa Oktaviani.
Untuk bersama-sama berikan kesempatan kepada UMKK untuk mulai masuk di dalam catalog elektronik.
”Capaian kita data evaluasi LKPP masih sekitar 177 dari jumlah UMKM 52 ribu. Masih sangat rendah. Kami sangat berharap lewat kegiatan ini wacana melalui katalog elektronik harus kita lalui. Tanpa itu akan ketinggalan,” doronganya
Menyambung Muhammad Choirul Anam Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Rembang dari PBJ dari target atau rencana penyedia melalui UMKM hanya 30 persen.
Tahun 2023 Kabupaten Rembang 75 persen belanja UMKM.
”Untuk kuantitas penyedia yang terdaftar baru sekira 177. Mungkin karena ada beberapa teman UMKM kurang memahami alur untuk bisa ikut daftar di katalog," lanjutnya.
"Perlu sosialisasi-sosialisasi. Rembang pro UMKM terbukti belanja kita 75 persen kita alokasikan UMKM,” pungkasnya. (noe)
Editor : Ali Mustofa