REMBANG – Motor operasional plat merah di lingkup Pemkab Rembang diketahui tak patuh pajak.
Ketidakpatuhan itu disebabkan karena kendaraan sudah dongkrok atau tidak layak pakai, jika persentasenya mencapai 30 persen kondisinya tidak layak.
Tak hanya motor operasional, kendaraan sejumlah pegawai juga diketahui tak taat pajak.
Hal ini terungkap dari evaluasi capaian tunggakan pajak plat merah baru-baru ini.
Baca Juga: Bawaslu Minta Pemungutan Suara Ulang di Empat TPS Rembang, Ini Alasannya
Meski demikian, kondisi itu terjadi tidak hanya di Kabupaten Rembang, tetapi di hampir semua Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat.
Kepala UPPD Samsat Rembang Djoko Sudarto didampingi Kasi Penagihan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain (RPL), Bagus Triatmoko mengakui terkait tunggakan pajak milik pemerintah tersebut.
Tak hanya di lingkungan Pemkab, tetapi juga hingga kendaraan di pemerintah desa.
”Paling banyak memang di pemerintahan desa,” katanya.
Menurutnya, pemkab memang tidak bisa mengendalikan secara teknis atau langsung seperti di pemerintah desa.
Apalagi jika kendaraan sudah dongkrok.
Namun begitu, semua masuk di badan pemeriksaan keuangan (BPK).
”Sebagian ada kendaraan riil rusak. Mau dilelang dan lain-lain dongkrok. Cuma secara hukum di mata badan pemeriksa keuangan (BPK) sepanjang belum dihapuskan, kewajiban pajak masih melekat,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul di TPS Gus Mus, Gus Yahya hingga Gus Baha' di Rembang, Ini Rinciannya
Pihaknya mengaku menang dilema dan repot ketika menjumpai kondisi demikian.
”Apalagi ketika ada refocusing anggaran semua tersedot,” ungkapnya.
Upaya yang saat ini ditempuh terus menjalin komunikasi dengan dinas-dinas untuk membantu pendataan.
“Sudah ada sebagian mencicil, seperti DPPKAD dan lainnya. Plat merah yang akan dilelang harus ganti plat. Kemarin jika tidak salah ada 12 unit. Ini masih di petani. Mana yang kondisi riil. Sekitar 30 persen kondisinya sudah tidak layak pakai. Ada roda dua dan empat,” terangnya. (noe/ali)
Editor : Abdul Rokhim