REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah melaksanakan pengadaan sekitar 2.400 paket.
Dari jumlah tersebut lebih dari 200 paket dilaksanakan menggunakan E-Purchasing.
Ribuan paket tersebut berasal dari beberapa proses pengadaan.
Yakni melalui tender, E-Purchasing, dan pengadaan langsung.
Baca Juga: Menilik Isi Museum Islam Nusantara di Lasem Rembang yang Jadi Daya Tarik Wisatawan Nasional Hingga Internasional
Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak.
Asisten 2 Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Mardi saat rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan pembangunan baru-baru ini menyampaikan, proses pengadaan barang dan jasa dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada melalui tender.
Diantaranya, adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru).
Totalnya ada 80 paket tender dengan nilai dari pagu sekitar Rp 65 miliar.
Baca Juga: Warga Lasem Rembang Ditemukan Meninggal di Pasar Turi Pati, Begini Kronologinya
Dari pagu tersebut, kata Mardi, kemudian disusun HPS sekitar Rp Rp 64,5 miliar. Setelah melalui proses tender memunculkan nilai kontrak Rp 60,7 miliar.
"Sehingga ada efisiensi yang saya bandingkan dari HPS dan Nilai kontraknya itu ada Rp 4,4 miliar," katanya.
Selain itu, OPD juga melaksanakan pengadaan melalui E-Purchasing. Ada 21 dinas dengan total 279 paket.
"Ini yang melalui E-Purchasing," imbuhnya.
Mardi merinci, total paket tersebut terdiri dari pekerjaan konstruksi ada 10 paket, pengadaan barang ada 231 paket, jasa konsultasi 2 paket, dan jasa lainnya 36 paket.
"Dengan total di RUP (Rencana Umum Pengadaan) Rp 145,1 miliar, kemudian HPS-nya Rp 128,718 miliar, nilai kontraknya Rp 128,631. Sehingga dari HPS ke nilai kontrak ini ada efisiensi sekitar Rp 100 juta," jelasnya.
Selanjutnya, untuk pengadaan langsung ada 2.095 paket yang terdistribusi ke 26 OPD.
Paling banyak adalah Dindikpora dengan total 1.085 paket, kemudian DPUTaru sejumlah 362 paket, Dintanpan sejumlah 244 paket, dan OPD lain sekitar 100.
Pagu pengadaan langsung ini senilai Rp 111,9 miliar. Sementara dari HPS senilai Rp 110,8 miliar dan nilai kontrak sekitar Rp 85,7 miliar.
"Ada efisiensi yang cukup besar," ujarnya. (vah/khim)
Editor : Abdul Rokhim