REMBANG – Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Rembang ungkap hasil sidak kendaraan operasional guru hampir 10 persen masih nunggak.
Sementara dicatatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) plat merah di Pemkab Rembang 280 nopol masih tertunggak.
Baca Juga: Bus Widji Lestari Tabrak Honda Beat di Jalan Pantura Rembang, Satu Tewas, Begini Kronologinya
Baca Juga: Terbukti Lecehkan Karyawan Pabrik di Rembang, Oknum Pekerja Asing Asal China Akhirnya Dipecat
Untuk pemerintah desa masih 240-an nopol.
Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Rembang, Djoko Sudarto didampingi Kasi PKB, Hidayat Helmi dan Kasi RPLP, Bagus Triatmoko mengamini hasil sidak kendaraan operasional guru SMP dan SMA se-Kabupaten Rembang.
Untuk SMA sudah rampung, hanya data belum di publish.
Baru prosentase 10 persen masih nunggak.
Baca Juga: Duh! Kendaraan Crane Rusak Lagi, Perbaikan Ditaksir hingga Rp 130 Juta, Begini Kata Dishub Rembang
Baca Juga: Beri Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Rembang Gelontor Rp 20 Miliar
“Untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan akan kewajiban terhadap pajak kendaraan bermotor milik personel maupun institusi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.
UPPD Samsat Rembang membenarkan kegiatan peningkatan kepatuhan.
Sekaligus penanganan tunggakan.
Ini kombinasi dua kegiatan, seksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan penagihan.
Datangi ke dinas-dinas, SMP-SMA se-Kabupaten Rembang.
Baca Juga: Duh! 11 Persen Balita di Rembang Masih Terpapar Stunting, Begini Upaya Pemkab
Baca Juga: Soal Pekerja Asing Lecehkan Karyawan Pabrik di Rembang, Begini Kata Bupati Abdul Hafidz
Sidak tersebut sudah dikoordinasikan Pemkab setempat.
Lewat Sekda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jateng.
Tim sudah keliling sekolahan-sekolahan.
”Untuk SMA sudah selesai. Kepatuhan awal sudah terdeteksi sekitar 90, 8 persen," katanya
"Dalam artian hampir 10 persen guru masih ada yang nunggak. Sudah terukur tingkat kepatuhanya,” terangnya. (noe)
Editor : Ali Mustofa