REMBANG - Bupati Abdul Hafidz buka suara terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang 2023 yang mengalami defisit.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Rembang tersebut, hal itu merupakan kondisi yang wajar.
Sebab ketika anggaran pendapatan kurang, maka belanja harus dievaluasi agar menjadi balance (seimbang).
Baca Juga: Duh! Defisit APBD 2023, Bappeda Rembang Pastikan Lebih Dari 20 Kegiatan Dinas Terdampak
Baca Juga: Jalan Diaspal Setelah 15 Tahun Rusak, Warga Desa di Sluke Rembang Ini Gelar Syukuran
“Ketika pendapatan kurang, maka belanja hasus dievaluasi. Setelahnya, menyesuaikan keadaan keuangan. Ini kok koyo Rembang meh kiamat wae! (Seperti Rembang mau kiamat saja)," katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa defisitnya APBD 2023 tak berimbas pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Sebab, menurut pria kelahiran 18 Juni 1962 itu, pemerintah telah berhasil membangun sejumlah infrastruktur yang mumpuni.
"Jalan-jalan juga telah dibangun, termasuk Jalan Clangapan Pamotan, Lasem-Jape, Jape-Banyurip, Tulung sampai Gayam. Kemudian Kalitengah sampai Dadapan. Pasar-Pulo sudah mulai. Kemudian disusul nanti di Kecamatan Sarang," katanya.
"Jadi anggapan tidak bisa membangun itu salah. Nyatanya jalan masih kita bangun, anggarannya ratusan miliar," tambahnya.
Baca Juga: Bupati Hafidz Klaim Mayoritas Masyarakat Rembang Puas Atas Pelayanan Pemerintah, Ini Alasannya
Baca Juga: Soal Misteri Uang Korpri Rembang Rp 1,1 Miliar : Iuran Anggota Tetap Jalan Tunggakan Jadi Urusan Pengurus Lama
Ia juga mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Rembang puas atas pelayanan pemerintah saat ini.
Hal itu berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan Pemkab Rembang dengan persentase mencapai 82 persen.
"Itu objektif dan ilmiah," katanya.
Ia merinci bahwa data itu diperoleh secara objektif dari para akademisi melalui 4.300 responden.
”Jalan dibangun, pelayanan KTP lancar. Kesehatan juga hebat. UMKM juga jalan. Pengangguran kita juga sangat minim. Apa yang dipersoalkan?,” ujarnya.
Sementara saat disinggung soal turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hafidz menambahkan bahwa hal itu berkaitan dengan situasi perekonomian saat ini.
Baca Juga: Duh!! Defisit APBD Rembang 2023 Berpotensi Membengkak Menjadi Rp 290 Miliar, Ini Penyebabnya
Baca Juga: Gaji PPPK Rp 8 M Tak Kunjung Diganti Pusat Berimbas Pada Keuangan Daerah, Begini Kata Dewan dan Sekda Rembang
Ia mencontohkan, seperti kondisi nelayan yang tak melaut karena masalah pajak yang kemudian berimplikasi pada turunnya retribusi.
"Nelayan tak melaut 4-5 bulan. Akhirnya itu berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Hafidz juga mengatakan bahwa kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Rembang. Namun, juga daerah-daerah lainnya.
Baca Juga: Duh! Kekeringan di Rembang Meluas, Stok Dropping Air di BPBD hanya Cukup untuk Satu Bulan
Baca Juga: Duh! 8 Tahun LPJ Tak Kunjung Beres, Uang Pensiunan Korpri Rembang Senilai Rp 1,1 M Tak Kunjung Cair, Kok Bisa?
“Intinya kalau pendapatan kurang, belanjanya ya dikurangi. Proses terus berjalan. Jangan mengambil sumber dari lintas anggaran," ujarnya,
Ia pun optimis bahwa kondisi ini dapat segera diatasi dengan baik.
"Tapi saya optimis bahwa semuanya akan terselesaikan," katanya. (khim)
Editor : Abdul Rokhim