REMBANG – Talangan dana untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dianggap menjadi salah satu pemicu tersendatnya alur keuangan di Pemkab Rembang.
Sebab, sampai dengan Selasa (29/8) anggaran senilai sekitar Rp 8 miliar itu, belum diganti oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Duh!! Defisit APBD Rembang 2023 Berpotensi Membengkak Menjadi Rp 290 Miliar, Ini Penyebabnya
Sebagaimana diketahui, pembayaran gaji PPPK yang hingga kini tak kunjung diganti oleh pemerintah pusat itu dilakukan secara reimburse (diganti kembali).
Baca Juga: APBD Rembang Defisit Rp 143 Miliar, DPRD dan TAPD Sepakat Bahas APBD Perubahan Awal September 2023
Baca Juga: Kakek di Tasik Agung Rembang Ditemukan Meninggal Dunia di Gudang Ikan yang Terkunci Akhirnya Dimakamkan
Adapun terkait mekanismenya, pemkab diketahui membayar terlebih dahulu. Kemudian diganti oleh pemerintah pusat.
Setelahnya, penukarannya harus melalui review dari Inspektorat tentang jumlah total pembayarannya.
Baca Juga: Duh!! Kas Kosong, Rapat di DPRD Rembang Terpaksa Tanpa Konsumsi
Diberitakan sebelumnya, saat dilaksanakan rapat antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rata-rata dinas telah melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan bana bagi hasil (DBH).
Sementara, untuk pekerjaan yang bersumber dari DAU saat ini masih terkendala, karena menunggu giliran pencairan.
Baca Juga: Duh! 8 Tahun LPJ Tak Kunjung Beres, Uang Pensiunan Korpri Rembang Senilai Rp 1,1 M Tak Kunjung Cair, Kok Bisa?
Baca Juga: Bantah Mangkir dari Pembahasan APBD Rembang, Ketua TAPD Siap Blak-blakan Soal Kondisi Keuangan Daerah
Terkait dengan masalah tersendatnya kegiatan tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, para OPD menganggap saat ini tidak tersedia dana di kas masing-masing.
Sementara itu, pihaknya menerima informasi dari BPPKAD selaku pengelola keuangan daerah yang mengklaim bahwa kondisi kas saat ini sedang sehat.
”Kenapa masing-masing OPD tidak segera mencairkan? Kan kami kebingungan," ujarnya.
Puji menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi dari BPPKAD bahwa di antara penyebab tersendatnya alur keuangan itu lantaran adanya pembayaran gaji PPPK sekitar Rp 8 miliar.
Namun, sampai saat ini uang tersebut belum diganti oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Truk Muat Bekatul Terguling di Pantura Sluke Rembang, Arus Lalu Lintas Tersendat, Begini Kronologinya
Baca Juga: Muncul Postingan Dugaan Pemakzulan Bupati Rembang karena APBD Defisit, Begini Respon Relawan Pro Hafidz
”Harusnya gaji-gaji PPPK itu yang masuk dalam DAU maupun DAU Earmark sudah terbayarkan. Tapi sampai sekarang Pemkab Rembang masih nalangi dulu. Sehingga anggaran Rp 8 miliar itu, belum bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Masing-masing OPD saat ini tersendat kegiatannya,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin menjelaskan, sampai dengan Selasa (29/8) dana tersebut memang belum diganti oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Gudang Kayu Milik Mantan Bupati Rembang Moch Salim Kembali Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp5 Miliar
Baca Juga: Soal Nomor Urut Bakal Calon Legislatif, Ketua DPC PPP Rembang: Loyalitas hingga Militansi Jadi Penentu
Ia pun tak menampik bahwa kondisi tersebut berpengaruh pada keuangan daerah.
”Otomatis ketika kami mengeluarkan dana dan belum ada gantinya, ya tidak balance,” ujarnya.
Sepengetahuannya, saat ini pencairan untuk kegiatan OPD sudah berjalan sesuai dengan belanja yang dilakukan.
”Yang tahu persis pencairan BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," katanya. (vah/lin/khim)
Editor : Abdul Rokhim