Baca Juga : Bandel! Sejumlah Kafe Karaoke di Rembang Dirazia Lagi, Ini Temuannya
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Wahyudi Setiyanto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus tidak menampik kondisi dilapangan. Dan BBM yang belum terbayar sudah tiga bulan.
”Kita hutang hampir 3 bulan. Nominalnya saya kurang hafal. Bulan April Rp 74 juta, Mei Rp 84 juta sekian. Awal hingga pertengahan belum tahu,” katanya saat dihubungi koran ini petang kemarin.
Akhirnya SPBU BUMD RBSJ yang dihutangi tidak kuat." Infonya digunakan untuk kulakan lagi," terangnya.
Baca Juga : Duh! Dinas Tak Punya Ongkos Pengadaan Blangko, Ketersediaan KTP di Rembang Hanya Cukup untuk Dua Hari
Atas kondisi ini bidangnya melangkah sesuai aturan. Pihaknya sudah mengajukan nota dinas kepada bupati untuk memberi tahu keadaan dilapangan.
"BBM belum bisa terbayarkan. Service juga belum terbayarkan. Sehingga ada truk rusak belum bisa diservice," bebernya.
Saat ini pihaknya tidak ingin salah prosedur. Makanya pertama gunakan manual. Dibantu dipinggir-pinggir jalan. Untuk kegiatan sapu di jalan masih normal. Kedua sesuai aturan minta nota dinas agar dipercepat.
"Kami hanya bisa memberitahu. Soal operasional di lapangan. Terkait kebijakan ada di tataran pimpinan. Karena sebagian besar sudah ada yang komplain. Terutama desa-desa. Kebetulan juga masuk pelayanan. Untuk pasar masih aman. Jalan sudah mulai tidak aman. Biasanya bisa bersih saat ini kurang, terutama di dr Soetomo dan Zaeni. Rumah sakit, puskesmas dan desa juga belum terlayani,” terangnya.
Pihaknya belum berani melangkah. Karena belum ada BBM. Namun kalau sudah terbayarkan dipastikan akan diselesaikan semua. "Kondisi ini terjadi sejak Senin pekan lalu. Kami sudah distop mengambil BBM," ujarnya.
Armada lain dioptimalkan. Kendaraan truk yang masih ada BBM digunakan. Dipindahkan untuk menunjang operasional. Sampai bahan bakar habis. Kebetulan di DLH Rembang punya 16 armada, 8 arm roll dan 8 truk dam.
”1 Arm Roll masih di bengkel. Belum bisa terbayarkan. Akhirnya mangkrak. Dari bengkel kebetulan juga harus bayar karyawan. Fasilitas TPA kita juga bingung, belanja BBM juga belum bayar bengkel dari alat beratnya. Saya sudah siap pasti dikomplain warga banyak,” bebernya. (noe/ali) Editor : Abdul Rokhim