Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang Dwi Wahyuni saat paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Pendapa Museum RA Kartini, Kamis (27/1).
Ia menjelaskan akan ada sejumlah rencana aksi yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 79 Tahun 2019. Sebab. Diantaranya, Dwi Wahyuni menjelaskan, tentang optimalisasi pemanfaatan Sumber Semen Sale. Pihaknya akan mendiskusikan kembali terkait program ini.
Kemudian, juga ada program pembangunan long storages. Perencanaan proyek ini akan dibuat oleh pemerintah Provinsi. ”Fisiknya di 2023,” katanya.
Selanjutnya, terkait proyek pembangunan embung pasedan. Kata Dwi Wahyuni, dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan mengubah design seperti Randu Gunting. Sehingga menjadi bendungan. ”Sehingga tidak ada pembangunan fisik sampai 2024. Karena dimungkinkan sumber airnya besar,” jelasnya.
Sementara, untuk pembangunan embung lain, seperti Kaliombo akan dimulai fisik tahun depan. ”Trenggulunan perencanaan di tahun 2023-2024 untuk proses fisiknya,” imbuhnya.
Selain itu, juga ada pembangunan-pembangunan lain. Seperti jalan lingkar, yang saat ini sudah ada anggaran untuk pengadaan tanah. Serta proyek TPA Landoh, pengembangan klaster industri batik, hingga pembangunan pasar kota rembang dan pembangunan Kota Pusaka Lasem.
Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam kesempatan tersebut mengajak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir kemarin memiliki niat yang sama, untuk Rembang lebih maju. Ide gagasan yang muncul, nantinya akan disaring sesuai skala prioritas agar tidak melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati 2020-2026.
”APBD Rembang yang mencerminkan bagaimana pembangunan di semua sektor ini dilakukan secara berkeadilan, tanpa memandang latar belakang,” ujarnya. (vah/ali) Editor : Abdul Rokhim