Selasa (17/1) dilaksankan rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Rembang. Dipimpin Wakil Bupati Muhammad Hanies Cholil Barro dan Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrudin. Dalam tindak lanjut ini, akan ada tim khusus untuk mencapai target peningkatan PAD yang melibatkan forkompimda.
Kepala Satpol PP Rembang Sulistyono menyampaikan, maksud dan tujuan pertemuan koordinasi kemarin bersama OPD terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Selain itu juga dalam rangka membantu peningkatan PAD. ”Peningkatan PAD sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya perlu ada langkah yang signifikan. Untuk itu, pihaknya meminta agar OPD memiliki perencanaan dan target agar pendapatan bisa naik. Secara umum, lanjut dia, secara teknis akan dilakukan rapat koordinasi selanjutnya.
Diharapkan, setelah rakor, ke depan perlu dilakukan koordinasi teknis. ”Kami siap untuk mem-back up dan membantu. Di awal penegakan perda kami akan siap mendampingi langsung,” jelasnya.
Satpol PP sendiri telah merumuskan sistim formula yang baik terhadap penegakan perda. Diantaranya pada Dinas Perhubungan (Dishub). Sinergitas OPD Dishub dengan Satpol PP dalam mengurai titik kemacetan lalu lintas. Sebagai contoh pada lokasi Rembang kota yang ada PKL berjualan di jalan raya.
Selain itu, juga tertib sosial, terkait dengan adanya gelandangan dan anak jalanan. Serta perbuatan asusila, Seperti prostitusi dan pornografi.
Diberitakan sebelumnya, salah satu sektor yang mengalami kenaikan PAD adalah perikanan. Dinas Perikanan dan Kelautan (Dinlutkan) Rembang dituntut menyetor Rp 15 Miliar.
Dalam setahun, target peningkatan PAD pada Dinlutkan saat ini dinaikkan sekitar Rp 5 Miliar jika dibandingkan pada 2021. Tahun lalu PAD Dinlutkan dipatok Rp 10 Miliar, sekarang menjadi Rp 15 Miliar. (vah/khim) Editor : Kholid Hazmi