Pemda Rembang Tak Punya Kewenangan Pengangkatan CPNS

Saiful Anwar • Dipublikasikan Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:32 WIB
PEJUANG NIP: Suasana pejuang NIP saat mengikuti SKB di UNS akhir bulan lalu. (BKD REMBANG FOR RADAR KUDUS)
PEJUANG NIP: Suasana pejuang NIP saat mengikuti SKB di UNS akhir bulan lalu. (BKD REMBANG FOR RADAR KUDUS)
REMBANG – Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemkab Rembang diumumkan, Kamis lalu (3/12). Total yang lolos sesuai formasi 412 dari 728 peserta yang mengikuti. Atas hasil tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang memastikan jika daerah tak punya kewenangan apapun soal pengangkatan CPNS.

Kabid Pengembangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Rembang Marsono menyampaikan yang telah diumumkan baru hasil SKB. Nanti masih ada rapat lagi. Untuk penggabungan dengan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

”Betul yang kita umumkan hasil SKB. Di masing-masing sesi yang telah terselenggara di UNS tanggal 27 dan 28 November,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus, Kemarin (3/12).

Tes yang berlangsung di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) berlangsung lima sesi. Lalu satu peserta dihari kedua ada yang tidak hadir, otomatis mereka gagal.

Setelah tahapan ini daerah menunggu hasil dari pusat. Nanti setelah itu dikumpulkan lagi hasilnya (hasil SKB dan SKD). Mereka yang lolos tergantung hasil tes. Seumpama pertama ringking satu dan kedua sama otomatis masuk ASN.

”Kita menunggu pusat. Mungkin saya tilok UNS sudah selesai. Bisa saja lainnya belum selesai. Biasanya nanti kita dapat undangan informasi nilai SKD dan SKB,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin berpesan kepada para peserta yang mengikuti ujian CPNS. Diminta bersabar menunggu atas keputusan kementerian. Karena segala kebijakan sepenuhnya di pemerintah pusat.

”Segala kebijakan ada kementerian. Pemda tidak punya kewenangan apapun terkait pengangkatan CPNS,” jelasnya.

Terkait penggabungan hasil dari tes pertama dan kedua dari kementerian. Sehingga jangan mempunyai rasa pemda yang miliki kewenangan. Selain itu jangan sampai ada yang merasa bisa mengurus dan sebagainya.

”Semua tidak ada kapasitas dari Pemda dan siap pun yang mengaku bisa jangan sampai tergiur,” tegasnya.

Sekda menambahkan di dalam pelaksanaan lancar. Tidak ada hambatan apapun. Sesuai dengan prosedur atau sesuai penjadwalan yang ada. Tidak ada maju dan mundur. “Dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Pemda hanya mengawasi dari luar. Kapasitas sepenuhnya dari BKN,” imbuhnya. (noe/ali) Editor : Saiful Anwar
bkn rembang rembang bkd CPNS