Dalam forum tersebut, Hafidz menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, bahwa ada 50 ormas yang baru-baru ini deklarasi menolak penyakit masyarakat (pekat) di lantai IV Sekretariat Daerah (Setda) Rembang bersama partai politik di Rembang. Mereka meminta perda miras bisa disahkan tahun ini."Kami mohon kebijakannya, jadi saya mohon supaya tidak dianggap main-main," katanya.
Menurutnya, permintaan 50 ormas ini cukup menggetarkan di Rembang. Sepanjang karier di Pemerintahan, kata Hafidz, baru kali ini ada ormas yang kompak. Pihaknya menargetkan pada pertengahan november akan menyelesaikan raperda-nya.
"Ini lah yang kami respon dengan positif. Pertengahan november sudah bisa menyelesaikan raperdanya, mohon nanti di akhir tahun bisa dibahas," imbuhnya.
Dalam rapat paripurna kemarin, Pemkab telah mengusulkan pembahasan lima raperda. lima rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yakni Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Selain itu juga ada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ya, dalam usulan raperda tersebut belum ada raperda tentang miras. (ali) Editor : Ali Mustofa