BLORA - Di rumah kayu bercat hijau itu, Sumarno berlatih mengenakan kain ihram.
Sang istri membantu membetulkan lilitan kain putih itu. Sesekali senyum terpancar tipis di wajah keduanya.
Tampak malu-malu. Setelah itu, sang istri mengambil beberapa pakaian. Ditaruh dalam koper yang akan dibawa ke tanah suci.
Sumarno, warga Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora itu sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul pasar. Pekerjaan kasar dengan penghasilan tak menentu.
Namun itu bukan kendala bagi Sumarno untuk bermimpi berkunjung ke Baitullah. Meski mimpi itu acapkali dicibir orang lain.
"Buat makan aja susah kok naik haji. Nah ada yang bilang begitu saat saya niat pengen naik haji," katanya lirih.
Lelaki berusia 63 tahun itu setiap hari bekerja di pasar. Dia memanggul berbagai barang-barang untuk dipindahkan ke truk.
Atau sebaliknya, menurunkan barang-barang dari kendaraan-kendaraan untuk dibawa ke toko-toko. Tergantung permintaan pelanggan.
"Manol (kuli panggul) di pasar sejak 1985 sampai sekarang," imbuhnya.
Sumarno biasanya mulai bekerja pukul 06.00 hingga 09.00. Dari pekerjaan tersebut, ia mendapatkan penghasilan sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu sehari.
Di tengah penghasilan yang terbatas, ia menyisihkan untuk ditabung. Bukan dalam jumlah besar, hanya Rp4.000 setiap hari.
"Uang menabung, sehari menyisihkan 4 ribu selama 20 tahun," bebernya.
Rp4.000 memang tampak kecil. Namun jika dikumpulkan setiap hari selama dua dekade, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dari situlah Sumarno membiayai langkahnya menuju Baitullah.
Saat pendaftaran pada 27 November 2012, ia telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta.
Semula ia dijadwalkan berangkat haji pada tahun 2023, tetapi karena pandemi Covid-19, membuat jadwal keberangkatannya tertunda.
Tahun ini akhirnya mimpinya terwujud. Ia benar-benar berangkat pada 6 Mei bersama 803 jamaah haji asal Blora. Pemberangkatan secara langsung dilepas Bupati Blora Arief Rohman.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Blora H. Ali Muchyidin mengatakan pada 2026 ada 803 jamaah haji dari Kabupaten Blora yang terbagi dalam tiga kloter. Yakni kloter 44, kloter 45 dan kloter 46.
Pihaknya menjelaskan jemaah haji seperti Sumarno dan lainnya mendapatkan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pada penyelenggaraan haji 2026, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp 87,4 juta per anggota jemaah.
Dari jumlah tersebut, jemaah haji reguler rata-rata membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp54,1 juta. Sementara sisanya, sekitar Rp33,2 juta, dipenuhi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
"Tahun ini biaya pelunasannya turun daripada tahun yang lalu. Turun sekitar Rp2 jutaan dari tahun lalu," terang Ali.
Menurutnya kebijakan penurunan biaya pelunasan haji itu untuk meringankan beban jemaah haji.
"Jadi ada penurunan biaya haji, karena memang kebijakan pemerintah pusat biar jemaah itu lebih ringan untuk memaksimalkan biaya-biaya di haji."
Manfaat pengelolaan dana haji juga terlihat dalam penetapan pembiayaan untuk penyelenggaraan haji 2027.
DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah menetapkan BPIH 1448 Hijriah/2027 Masehi rata-rata sebesar Rp98.466.351 per jemaah.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan kesimpulan dan kesepakatan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam komposisi pembiayaan, Bipih ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per jemaah atau 55,50 persen dari total BPIH. Sementara itu, 44,50 persen lainnya bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.
Komponen Bipih tersebut terdiri atas setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta, nilai Manfaat Virtual Account jemaah sebesar Rp3,4 juta, subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta, serta setoran pelunasan sebesar Rp23.048.825.
Dengan adanya skema ini, rata-rata biaya pelunasan nasional yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp23,05 juta. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp26,4 juta.
Penurunan biaya pelunasan tersebut terjadi meskipun total BPIH 2027 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena komposisi pembiayaan yang ditanggung melalui nilai manfaat dan subsidi pemerintah mengalami perubahan.
Alokasi nilai manfaat untuk setiap jemaah pada 2027 rata-rata mencapai Rp43.817.526 atau 44,50 persen dari total BPIH. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2026 yang sebesar Rp33,2 juta per jemaah.
Secara keseluruhan, nilai manfaat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 mencapai Rp8.832.956.049.415,94 atau sekitar Rp8,83 triliun.
Penurunan biaya pelunasan itu disambut antusias calon jamaah haji di Blora. Di antaranya Sofyan, 54, warga Dukuh Kalisangku, Desa Gempolrejo, Kec. Tunjungan.
Ia akan berangkat haji 2027 dengan kedua orang tuanya, yaitu uparji 74, Jumini 71.
"Sebagai calon jamaah haji untuk tahun 2027, kami merasa terbantu dengan penurunan biaya haji," imbuhnya.
Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada pemerintah dan pengelola dana haji.
"Jadi, kita merasa terbantu. Menghemat biaya sekitar 10 jutaan untuk tiga orang," bebernya.
Menurut jadwal, pihaknya akan berangkat ke tanah suci pada Mei. Saat ini ia dan keluarga sedang melakukan persiapan pemberangkatan. Seperti pengurusan dokumen keberangkatan.
"Untuk kegiatan manasik, udah kita lakukan teori dan praktik. Nanti juga akan dilakukan ee praktik bersama-sama di Semarang," tuturnya.
Dalam siaran pers tertulis, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan kesiapan BPKH untuk menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sesuai dengan kesepakatan DPR RI dan Pemerintah.
“BPKH siap mendukung penuh dan menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun sebagaimana kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Kami memastikan alokasi ini siap dicairkan tepat waktu untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi,” ujar Fadlul.
Nilai manfaat merupakan imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji yang dilakukan secara syariah oleh BPKH.
Dana tersebut dialokasikan langsung ke Virtual Account jemaah dan turut berkontribusi dalam menekan total biaya haji, sehingga jemaah tidak perlu menanggung seluruh biaya secara penuh dan biaya haji menjadi lebih rasional.
Untuk memudahkan jemaah dalam memantau dana haji dan nilai manfaat yang dimiliki, BPKH menyediakan layanan pengecekan melalui aplikasi BPKH Apps.
Melalui aplikasi tersebut, jemaah dapat melihat informasi nilai manfaat Virtual Account secara praktis dan mudah diakses.
"BPKH terus berkomitmen menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang amanah serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh jemaah haji Indonesia," tambahnya.
Manfaat pengelolaan dana haji itu benar-benar turut dirasakan Sumarno.
Ia dan rombongan haji dari Blora akhirnya tiba kembali di Blora pada (18/06). Suasana haru biru dan isak tangis bahagia mewarnai kepulangan ratusan jamaah haji itu.
Dua puluh tahun bukan waktu yang sebentar. Selama itu pula Rp4.000 demi Rp4.000 dikumpulkan Sumarno dari hasil memanggul barang di pasar.
Kini, lelaki 63 tahun itu telah kembali dari Baitullah. Mimpi yang dahulu dianggap terlalu tinggi bagi seorang kuli panggul akhirnya menjadi kenyataan.
Sementara Sofyan menyiapkan diri menunggu jadwal keberangkatan. Bagi Sofyan dan kedua orang tuanya, nilai manfaat dana haji menjadi salah satu penopang untuk menjemput giliran beribadah ke Tanah Suci. (tos)
Editor : Ali Mustofa