RADAR KUDUS - Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Salah satu hal yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penetapan awal Ramadan.
Di Indonesia, metode penetapan awal bulan Hijriah kerap menjadi perdebatan, terutama antara dua organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Perbedaan metode yang digunakan sering kali menghasilkan awal Ramadan yang berbeda.
NU dan Rukyatul Hilal: Mengutamakan Pengamatan Langsung
Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode rukyatul hilal, yakni dengan mengamati langsung keberadaan bulan sabit pertama setelah matahari terbenam.
Metode ini didasarkan pada syariat Islam yang mensyaratkan kesaksian mata dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Namun, NU juga mengakomodasi perhitungan astronomi dengan menggunakan sistem Hisab Hakiki Imkan Rukyat sebagai alat bantu.
NU menetapkan bahwa hilal harus mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat agar dapat dikategorikan sebagai terlihat.
Kriteria ini sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Menurut surat keputusan nomor 001/SK/LF–PBNU/III/2022, NU menegaskan bahwa metode rukyat tetap menjadi acuan utama. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari.
Muhammadiyah dan Hisab Hakiki Wujudul Hilal: Penentuan Berdasarkan Perhitungan Astronomi
Berbeda dengan NU, Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Metode ini tidak bergantung pada pengamatan visual, melainkan pada perhitungan astronomi untuk menentukan apakah hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam.
Berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Hal ini dikarenakan pada Jumat, 28 Februari 2025, hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia.
Hisab Hakiki Wujudul Hilal menetapkan tiga kriteria dalam menentukan awal bulan Hijriah:
-
Terjadi ijtima' (konjungsi), yaitu saat matahari dan bulan berada dalam garis bujur yang sama.
-
Ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam.
-
Hilal sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam.
Jika ketiga kriteria ini terpenuhi, maka bulan baru dimulai. Jika tidak, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari.
Pemerintah Indonesia: Menunggu Keputusan Sidang Isbat
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat.
Sidang ini mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat awal Ramadan 1446 H dijadwalkan pada 28 Februari 2025 dan akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Sidang ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.
Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, sidang isbat terdiri dari tiga tahap:
-
Pemaparan data astronomi mengenai posisi hilal.
-
Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
-
Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.
Dampak Perbedaan Penetapan Ramadan di Indonesia
Perbedaan metode ini sering kali membuat awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia tidak seragam. Namun, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki landasan ilmiah dan syar’i dalam metode yang mereka gunakan.
Masyarakat diimbau untuk tetap menghormati perbedaan ini dan mengikuti keputusan organisasi atau pemerintah yang mereka yakini.
Yang terpenting, bulan Ramadan tetap menjadi momen bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan mempererat persaudaraan.
Dengan berbagai metode yang ada, penentuan awal Ramadan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga refleksi dari bagaimana ilmu pengetahuan dan keyakinan berjalan berdampingan dalam kehidupan beragama.(*)
Editor : Mahendra Aditya