RADAR KUDUS - Jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai sekitar 1,033 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam keterhubungan antara pendidikan tinggi, kompetensi lulusan, dan kebutuhan dunia kerja.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pola pendidikan yang masih terlalu menitikberatkan pada teori. Menurut dia, ijazah saja semakin sulit menjadi modal yang cukup bagi lulusan untuk memenangkan persaingan di pasar kerja.
"Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan," kata Tadjuddin, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).
Perubahan kebutuhan industri membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Perusahaan kini tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan, tetapi juga kemampuan praktis yang sesuai dengan pekerjaan serta penguasaan teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mengubah peta kebutuhan tenaga kerja, terutama untuk sejumlah pekerjaan yang sebelumnya menjadi pintu masuk bagi pekerja pemula.
Dalam kondisi tersebut, lulusan yang hanya mengandalkan gelar pendidikan tanpa keterampilan tambahan dinilai menghadapi tantangan lebih besar ketika memasuki pasar kerja. Kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi faktor yang semakin penting dalam proses perekrutan.
Persoalan pengangguran terdidik, menurut Tadjuddin, juga tidak sepenuhnya berasal dari sisi pendidikan. Struktur ekonomi Indonesia dinilai belum cukup kuat dalam menyediakan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai, terutama di sektor industri.
Industri padat karya selama ini menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun, tekanan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat dapat membuat perusahaan melakukan efisiensi. Salah satu dampaknya adalah pengurangan jumlah pekerja.
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan program magang untuk membantu mahasiswa memperoleh pengalaman kerja sebelum lulus. Tadjuddin menilai program tersebut dapat menjadi salah satu cara memperkecil jarak antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dan kebutuhan perusahaan. Namun, kapasitas program magang dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan pengalaman praktis.
Karena itu, ia mendorong pengembangan pusat pelatihan kerja modern yang dirancang berdasarkan kebutuhan industri. Fasilitas semacam itu dinilai dapat menjadi jalur alternatif bagi lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Dorongan untuk memperkuat pendidikan vokasi juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Agus Sartono. Menurut dia, revitalisasi pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, sekaligus relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Pengembangan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu model yang sebelumnya dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang lebih siap memasuki dunia kerja. Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu membekali calon wirausaha sehingga tidak hanya menjadi pencari pekerjaan, tetapi dapat menciptakan kesempatan kerja baru.
Tadjuddin menilai penguatan pendidikan vokasi dan pusat pelatihan berbasis kebutuhan industri perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Jika kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, ia memperkirakan dalam dua hingga lima tahun langkah tersebut berpotensi membantu menyerap sekitar satu hingga dua juta pengangguran terdidik.
Editor : Mahendra Aditya