RADAR KUDUS — Pemerintah Republik Indonesia resmi mengusulkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Nilai tersebut mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan pagu anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.
Pengumuman kenaikan anggaran tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2026.
Baca Juga: Dipicu El Niño: Ratusan Ribu Hektar Hutan Kalimantan Terbakar, Teknologi Hujan Buatan Dikerahkan
Editor : Ghina Nailal Husna Pemanfaatan Anggaran: Dari Program MBG Hingga Rehabilitasi Fisik Sekolah
Lonjakan alokasi anggaran pendidikan ini dirancang untuk mengakselerasi berbagai program unggulan nasional, pemerataan mutu sarana dan prasarana pendidikan di daerah, hingga pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah memproyeksikan alokasi dana jumbo ini untuk memperkuat aksesibilitas pendidikan di seluruh tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
-
Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Menjangkau sasaran sebanyak 54,2 juta siswa di seluruh Indonesia.
-
Kartu Indonesia Pintar (KIP): Menyasar 22,1 juta siswa tingkat dasar dan menengah.
-
KIP Kuliah: Dialokasikan bagi 1,1 juta mahasiswa penerima manfaat di perguruan tinggi.
-
Renovasi Fisik: Target perbaikan untuk 12.215 unit sekolah dan madrasah yang mengalami kerusakan.
-
Sekolah Modal Baru: Pembangunan infrastruktur Sekolah Unggul Garuda serta rintisan Sekolah Rakyat.
“Kenaikan anggaran pendidikan hingga Rp820,9 triliun diprioritaskan untuk memastikan kelaikan fisik bangunan sekolah serta keterjaminan bantuan finansial dan gizi bagi puluhan juta peserta didik di seluruh pelosok tanah air,” bunyi laporan Nota Keuangan RAPBN 2027.
Prospek Kesejahteraan Guru dan Fleksibilitas Anggaran
Di tengah tingginya angka kenaikan anggaran tersebut, isu kesejahteraan dan penyesuaian gaji guru menjadi sorotan publik lantaran belum masuk dalam perencanaan awal belanja negara tahun 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meskipun penyesuaian gaji guru belum dianggarkan secara eksplisit pada draf awal, opsi tersebut tidak sepenuhnya tertutup.
Pemerintah tetap membuka peluang evaluasi dan penyesuaian prioritas anggaran secara fleksibel sepanjang pelaksanaan APBN 2027, terutama jika realisasi pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan melebihi target. (*)