RADAR KUDUS — Dunia pendidikan di Kota Pelajar tengah menghadapi anomali yang cukup memprihatinkan.
Di tengah riuhnya keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya pendidikan, sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Yogyakarta justru mengalami krisis penyerapan peserta didik baru pada tahun ajaran ini.
Ribuan bangku sekolah yang disediakan pemerintah secara cuma-cuma alias gratis justru telantar tanpa peminat.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membeberkan deretan fakta mencengangkan terkait penurunan drastis minat masyarakat terhadap sekolah pelat merah ini.
Dari total kapasitas tampung yang disediakan berkisar antara 3.600 hingga 3.700 kursi, jumlah peserta didik baru yang mendaftar dan mengisi posisi tersebut hanya menyentuh angka 2.500 sampai 2.700 siswa.
"Nafsu Besar, Tenaga Kurang": Sindiran Tajam Wali Kota untuk Orang Tua
Kondisi sisa bangku kosong yang mencapai lebih dari 1.000 kursi ini memantik reaksi keras dari orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut.
Hasto Wardoyo menilai fenomena masyarakat yang lebih memprioritaskan sekolah swasta demi gengsi, padahal kondisi finansialnya pas-pasan, sebagai sebuah ironi sosial yang nyata.
“Jadi sisa kursinya ada sekitar 1.000. Bayangkan, ada 1.000 kursi yang tidak diminati oleh warga masyarakat kita sendiri. Ini kan ironis,” ujar Hasto Wardoyo dengan nada kecewa.
Ia bahkan tidak ragu melayangkan sindiran tajam kepada para orang tua murid yang sering mengeluhkan ongkos pendidikan namun mengabaikan fasilitas gratis dari negara.
“Masyarakat sebetulnya daya belinya tidak bagus-bagus amat. Sebetulnya, nafsu besar, tenaga kurang.
Sementara di SD negeri kita sendiri masih kosong, masih banyak kursi yang tersedia secara gratis dan kualitasnya dijamin masuk Dapodik,” lanjutnya.
Target Inovasi dan Ancaman Pemecatan Kepala Sekolah yang Tidak Produktif
Merespons rapor merah penerimaan siswa ini, Wali Kota Yogyakarta langsung mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan barisan kepala sekolah (kepsek) SD Negeri se-Kota Yogyakarta.
Dalam pertemuan mendadak tersebut, Hasto memberikan instruksi langsung bernada peringatan keras.
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menuntut para kepala sekolah untuk menanggalkan gaya manajemen lama yang pasif.
Para kepsek kini diwajibkan menyusun taktik pemasaran inovatif dan proaktif mempromosikan keunggulan sekolah masing-masing guna menarik minat calon wali murid.
Hasto menegaskan bahwa indikator utama penilaian kinerja kepsek akan diukur dari grafik penambahan jumlah siswa baru.
-
Evaluasi Mutlak: Kinerja kepala sekolah akan dievaluasi secara berkala pasca-pelantikan.
-
Sanksi Tegas: Jika dalam masa evaluasi berkas kedinasan kepala sekolah dinilai gagal mendongkrak angka literasi dan jumlah kepesertaan siswa, Pemkot Yogyakarta tidak akan segan melakukan pencopotan jabatan.
-
Wewenang Penuh: "Hak wewenang saya ada di situ untuk memberhentikan. Ini saya evaluasi betul, tidak ada lagi toleransi kelalaian," ancam Hasto secara terbuka.
Tunda Opsi Regrouping, Pemkot Yogyakarta Pilih Dorong Pembenahan Mandiri
Kendati banyak sekolah yang krisis murid, Pemkot Yogyakarta memilih untuk menunda opsi penggabungan sekolah (regrouping).
Otoritas daerah masih menaruh kepercayaan dan ingin mendorong daya juang mandiri dari masing-masing manajemen instansi pendidikan.
Sebagai bukti bahwa tekanan kepegawaian dan motivasi kerja mampu membuahkan hasil, Hasto mencontohkan kisah sukses pembalikan keadaan yang terjadi di SD Negeri Pakualaman 1.
“Sementara ini, saya belum mau menerapkan kebijakan regrouping, kita coba dorong dulu potensinya.
Contohnya di SD Negeri Pakualaman 1, pada tahun-tahun lalu itu mereka cari siswa tertatih-tatih, cuma dapat lima murid.
Padahal dari segi guru dan fasilitas penunjang sudah kita penuhi seluruhnya dari APBD,” tutur Hasto menceritakan tantangan lapangannya.
Baca Juga: Jaga Marwah Adhyaksa: Jaksa Agung Larang Keras Jaksa Bikin Konten Media Sosial Pakai Seragam Dinas
Namun, setelah kepala sekolahnya diberikan intervensi dan didorong untuk berinovasi, sekolah tersebut sukses melipatgandakan target.
Pada tahun ajaran kemarin, mereka berhasil menjaring hingga 25 murid baru.
Peningkatan nyata dan signifikan seperti di SD Negeri Pakualaman 1 inilah yang ingin dilihat oleh Wali Kota Hasto Wardoyo di seluruh SD Negeri lainnya di Yogyakarta, agar aset negara tidak berakhir menjadi ruang kelas hantu yang kosong. (*)