RADAR KUDUS — Keluhan para orang tua murid terkait beratnya materi buku pelajaran sekolah dasar akhirnya mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, melayangkan kritik tajam terhadap materi buku paket matematika untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang dinilai tidak realistis dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak.
Kritik tersebut diarahkan pada format soal-soal matematika yang disajikan dalam bentuk narasi cerita yang sangat panjang.
Padahal, mayoritas siswa di fase awal kelas 1 SD sedang berada dalam masa transisi dari Taman Kanak-Kanak (TK) dan masih berada pada tahap belajar mengeja huruf serta membaca dasar.
"Bagaimana anak kelas 1 SD bisa menyelesaikan soal matematika jika pemahamannya terhadap esensi bacaan itu sendiri masih sangat lemah?
Format soal cerita yang terlalu panjang justru membuat anak-anak mengalami hambatan sebelum mereka mulai menghitung angkanya," ujar Esti Wijayati saat menyoroti kendala implementasi kurikulum di lapangan.
Mempertanyakan Proses Kurasi dan Dampak pada Siswa
Politisi tersebut mempertanyakan regulasi dan standar kelayakan di balik penyusunan buku referensi utama tersebut.
Ia heran mengapa materi ajar yang berpotensi memicu beban psikologis dan akademis bagi anak-anak usia dini bisa lolos proses kurasi, dicetak secara massal, hingga didistribusikan ke institusi pendidikan di berbagai daerah.
Menurut Komisi X DPR, dampak dari ketidaksesuaian materi ajar ini cukup mengkhawatirkan, di antaranya:
-
Penurunan Motivasi Belajar: Anak cenderung merasa frustrasi dan pusing lebih awal karena kesulitan memahami teks bacaan, bukan karena materi berhitungnya.
-
Beban Tambahan bagi Orang Tua: Proses pendampingan belajar di rumah berubah menjadi momen yang penuh tekanan karena orang tua harus bekerja ekstra keras menerjemahkan maksud soal cerita.
"Buku pelajaran untuk tingkat dasar seharusnya dirancang dengan pendekatan visual yang interaktif dan berbasis angka sederhana, bukan justru dipadati oleh teks panjang seperti cerita pendek," tambahnya.
Desak Percepatan Perbaikan Fasilitas Pasca-Bencana
Selain mengevaluasi materi kurikulum, dalam kesempatan yang sama DPR juga mendesak jajaran eksekutif melalui kementerian terkait untuk melakukan percepatan pembenahan infrastruktur sekolah.
Baca Juga: Menginspirasi Dunia, Pandawara Group Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Guinness World Records
Fokus utama diarahkan pada rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana alam di berbagai daerah.
DPR meminta pemerintah pusat dan daerah tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit, seperti harus menunggu pencairan atau pengesahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode baru.
Penanganan fasilitas pendidikan dinilai bersifat kedaruratan (emergency) agar hak belajar para siswa di wilayah terdampak bencana tidak terputus dan proses belajar-mengajar dapat segera kembali berjalan dengan aman dan kondusif. (*)