RADAR KUDUS – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberikan sinyal tegas akan melakukan perampingan besar-besaran terhadap program studi (prodi) di perguruan tinggi.
Langkah ekstrem berupa penutupan prodi ini diambil guna mengatasi ketimpangan antara lulusan akademisi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja masa depan.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, memaparkan data yang cukup mengejutkan dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026.
Baca Juga: Ironi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: Memilih Mengabdi di Luar Negeri Demi Upah 10 Kali Lipat
Ia menyoroti sektor kependidikan atau keguruan yang saat ini mengalami surplus lulusan yang sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan data statistik, setiap tahunnya perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 490.000 sarjana kependidikan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan lowongan kerja untuk posisi guru maupun fasilitator taman kanak-kanak hanya berada di angka 20.000 posisi.
"Artinya, ada sekitar 470.000 lulusan kependidikan setiap tahunnya yang terancam tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di luar bidang keahliannya.
Hal inilah yang mendasari perlunya kita melakukan pemilihan, pemilahan, dan jika perlu, eksekusi penutupan prodi dalam waktu dekat," tegas Badri Munir Sukoco, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (23/4/2026).
Badri juga melontarkan kritik tajam terhadap fenomena perguruan tinggi di Indonesia yang cenderung menggunakan market driven strategy.
Banyak kampus yang hanya membuka program studi berdasarkan tren yang sedang diminati masyarakat tanpa mempertimbangkan daya serap industri di masa mendatang.
Saat ini, komposisi program studi di Indonesia masih didominasi oleh bidang Ilmu Sosial yang mencakup hingga 60 persen dari total prodi yang ada.
Dampaknya terjadi oversupply pada disiplin ilmu tertentu, sementara sektor-sektor strategis masa depan justru kekurangan tenaga ahli.
Kemendiktisaintek kini tengah menyusun peta jalan baru untuk menyelaraskan kurikulum dan jenis prodi dengan kebutuhan kehidupan dunia di masa depan. Beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi meliputi:
Relevansi Kurikulum: Memastikan ilmu yang diajarkan masih memiliki nilai guna di era transformasi digital.
Efisiensi Sumber Daya: Mengalihkan fokus anggaran dan fasilitas dari prodi yang surplus ke prodi yang bersifat future-proof (tahan masa depan).
Kualitas Lulusan: Mengutamakan mutu lulusan yang memiliki keterampilan spesifik ketimbang sekadar mencetak ijazah dalam jumlah masif.
Baca Juga: Antisipasi Defisit Rp30 Triliun, Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2026
Kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai pengangguran intelektual dan memastikan investasi pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua maupun negara tidak terbuang sia-sia.
Pemerintah meminta perguruan tinggi untuk mulai berbenah dan beradaptasi sebelum tindakan tegas berupa penutupan prodi diimplementasikan secara menyeluruh. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna