Membendung Politik Identitas

Ali Mustofa • Dipublikasikan Kamis, 25 Mei 2023 | 02:45 WIB
Veronika Ruba Pena; Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. (ISTIMEWA)
Veronika Ruba Pena; Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. (ISTIMEWA)
PEMBAHASAN mengenai politik identitas kembali diperbincangkan akhir-akhir ini. Meski sudah lama ada, tetapi efek kejutan politik identitas masih hangat dalam ingatan masyarakat Indonesia secara khusus warga DKI Jakarta. Kekhawatiran akan politik identitas ini kembali muncul menyongsong Pemilu 2024. Sejumlah narasi di media sosial  menunjukkan ketakutan sekaligus cemas bahwa politik identitas akan terulang kembali sebagaimana pada tahun 2017. Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 memberi imbas yang begitu hebat pada penyelenggaraan pemilu 2019. Isu-isu yang bernuansa politik identitas menyebar begitu cepat dalam kehidupan masyarakat melalui media sosial. Hal yang paling berbahaya adalah politik identitas yang menggiring opini publik dan menjadikan isu SARA (suku, agama, ras, dan agama) untuk menjatuhkan kelompok tertentu.

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Dia melihat faktor penyebab politik identitas yakni adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.

Prof. Frans Magnis Suseno mengatakan istilah “politik identitas” baru muncul pada permulaan tahun tujuh puluhan, abad lalu. Kalau “politik identitas” menunjuk pada aksi-aksi politik berdasarkan suatu identitas, “populisme”, gerakan rakyat berdasarkan identitas itu yang kemudian menjadi pendorong politik identitas, maka tujuan politik identitas bukan suatu sasaran politik atau ekonomi atau tindakan administratif, melainkan untuk keadilan, pengakuan identitasnya, berakhirnya pengabaian, penghinaan, dan diskriminasi.

Semangat politik identitas ini kemudian didegradasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin berkuasa. Politik identitas “ditunggangi” untuk menggalang massa berdasarkan kesamaan etnis, agama, budaya, ideologi, bahkan warna kulit. Wajah politik identitas tercoreng oleh ulah oknum-oknum gila harta, kekuasaan dan penghargaan.Suatu fenomena tentu mempunyai latar belakang. Untuk itu, kita perlu berkaca dan mengetahui alasan terjadi politik identitas tersebut. Tentu, kita berupaya menemukan solusi untuk mengatasinya, agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Pertama, dominasi agama dalam ruang publik. Agama menjadi sangat dominan di panggung publik.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan politik Indonesia. Pertama, menanamkan sekaligus merawat sikap kritis dalam ruang publik. Sikap kritis ini perlu ditanamkan sejak dini di berbagai jenjang pendidikan, baik keluarga maupun instansi formal seperti sekolah. Kedua, mengembangkan keadaban dalam ruang publik. Keadaban dalam ruang publik terwujud apabila setiap orang menampilkan dirinya secara asli tanpa kemunafikan. Kesalehan seseorang tercermin melalui perilakunya di ranah umum. Pemilu 2024 merupakan pertaruhan bagi bangsa Indonesia. Apakah masih jatuh dalam perilaku politik yang sama atau menyongsong demokrasi yang sesungguhnya? (*) Editor : Ali Mustofa
politik indonesia opini publik politik identitas Veronika Ruba Pena pendidikan pemilu 2024