PATI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan di beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari bahan pangan yang tidak layak hingga fasilitas pengolahan limbah yang belum berjalan optimal.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara langsung ke sejumlah dapur MBG di Kecamatan Cluwak pada Jumat (25/9) dini hari.
Pemeriksaan tersebut berlangsung hingga selepas waktu Subuh.
Dalam sidak tersebut, Chandra mendatangi lima SPPG, yakni SPPG Cluwak 004, Sumur 01, Sumur 02, Ngawen, dan Ngablak.
Pemeriksaan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dapur, kualitas bahan baku, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga fasilitas pendukung yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan makanan.
Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa hal yang membutuhkan perbaikan.
Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan proses pemilahan bahan pangan serta kondisi sejumlah fasilitas pendukung di dapur MBG.
Meski demikian, Chandra menyebut tidak seluruh SPPG memiliki persoalan yang sama.
Ada dapur yang dinilai sudah menerapkan standar dengan baik dan berpotensi menjadi contoh bagi SPPG lainnya.
Salah satunya berada di Kramat Ngablak. Menurut Chandra, fasilitas di lokasi tersebut telah memenuhi sejumlah standar, termasuk penggunaan lantai epoksi serta penataan ruang yang dinilai baik.
"Salah satunya di Kramat Ngablak, fasilitasnya sudah memenuhi standar. Lantainya sudah epoksi dan tata letaknya bagus, sehingga bisa jadi rujukan bagi SPPG lain di Kabupaten Pati," ujar Chandra seusai sidak.
Salah satu perhatian utama dalam pemeriksaan adalah proses penyortiran bahan makanan.
Chandra menilai tahapan tersebut sangat penting karena bahan yang sudah tidak memenuhi kelayakan konsumsi seharusnya tidak sampai masuk ke tahap pengolahan.
Dalam pemeriksaan, ditemukan buah jeruk yang secara fisik sudah terlihat tidak layak untuk dikonsumsi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bahan yang rusak berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang nantinya diberikan kepada siswa.
Temuan lainnya terdapat pada bahan lauk berupa ikan lele. Sejumlah ikan berukuran sangat kecil masih lolos dari proses penyortiran dan masuk ke area pendinginan.
Kondisinya dinilai kurang layak karena sebagian besar bagian ikan hanya terdiri dari tulang dan kepala.
Chandra meminta pengelola SPPG dan para mitranya lebih cermat dalam menentukan bahan baku.
Menurutnya, kualitas bahan makanan tidak boleh dikorbankan hanya demi mendapatkan harga yang lebih murah.
"Berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah (tetapi abai pada kualitas), karena ini adalah faktor pemicu utama masalah keracunan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bahan makanan yang sudah mengalami kerusakan sebaiknya tidak dicampurkan dengan bahan lainnya.
Sebagai contoh, jeruk yang telah menghitam dikhawatirkan dapat menimbulkan kontaminasi silang apabila tetap diolah bersama bahan yang masih baik.
Selain bahan makanan, fasilitas pengelolaan limbah di sejumlah dapur MBG turut menjadi sorotan. Chandra menemukan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum bekerja secara optimal.
Bahkan, di beberapa lokasi, keberadaan IPAL dinilai belum lebih dari sekadar formalitas.
Saluran pembuangan juga ditemukan belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.
Jika tidak ditangani dengan baik, sisa minyak dan lemak dari aktivitas memasak dapat menumpuk di saluran pembuangan.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penyumbatan dan menimbulkan bau yang kemudian dapat mengganggu lingkungan sekitar.
Pemeriksaan juga menemukan persoalan lain, termasuk penggunaan air untuk memasak yang disebut belum memenuhi standar SNI.
Selain itu, pengaturan jalur keluar-masuk makanan, ruang pemorsian, area pendinginan, serta pemisahan gudang untuk bahan basah dan bahan kering masih perlu ditata lebih baik di sejumlah SPPG.
Berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Pati untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Pemerintah daerah memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sidak, tetapi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara berkala terhadap SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pati.
Pengawasan tersebut ditujukan sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi masalah keamanan pangan sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi aspek keamanan, kebersihan, dan kecukupan gizi.
Chandra menegaskan tujuan utama program MBG adalah menyediakan makanan yang aman dan bergizi bagi anak-anak.
Karena itu, kualitas bahan baku maupun kondisi dapur menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pengelola.
"Yang paling penting, program ini harus benar-benar memberikan makanan yang aman dan bergizi bagi anak-anak. Jangan sampai tujuan baik program MBG justru terganggu karena persoalan kualitas bahan maupun pengelolaan dapur," pungkasnya. (adr)
Editor : Ali Mustofa