PATI – Pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyanto alias Botok, akhirnya tiba kembali di Kabupaten Pati pada Jumat (28/8) siang.
Kepulangannya sekaligus menjadi momentum untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah tudingan yang beredar setelah aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, berakhir ricuh.
Botok membantah keras kabar yang menyebut dirinya meninggalkan massa, khususnya kelompok pengemudi ojek online (ojol), setelah agenda audiensi dengan DPR.
Ia juga menepis isu yang menuduh dirinya menerima atau membawa kabur uang hingga miliaran rupiah.
Menurut Botok, dirinya baru dapat kembali ke Pati setelah memastikan seluruh rombongan demonstran asal daerah tersebut dalam kondisi aman dan telah meninggalkan Jakarta.
Botok menjelaskan, keterlambatan kepulangannya bukan karena sengaja meninggalkan massa.
Ia menyebut rombongan dari Pati menggunakan bus yang sudah berusia cukup tua sehingga perjalanan menuju Pati berlangsung lebih lambat.
Sementara dirinya memilih tetap berada di Jakarta untuk memantau kondisi rombongan. Ia memastikan massa dari Pati benar-benar telah bergerak pulang dan dalam keadaan lengkap hingga menjelang Magrib.
Terkait kabar adanya kelompok ojol yang kecewa karena merasa ditinggalkan, Botok menilai informasi tersebut tidak bisa digeneralisasi sebagai suara seluruh elemen ojol.
Ia justru menyebut rekan-rekan ojol memiliki peran penting dalam menyelamatkan dirinya ketika situasi di sekitar Gedung DPR RI mulai tidak terkendali.
“Waktu situasi tidak kondusif kemarin, yang menyelamatkan saya itu ojol. Setelah saya keluar dari audiensi, saya naik mobil komando mau menyampaikan hasil, tapi di luar sudah rusuh dan banyak provokasi. Saya disuruh turun oleh teman-teman ojol dan langsung dievakuasi menjauh dari DPR,” jelas Botok.
Botok juga menyampaikan dugaan bahwa terdapat pihak tertentu atau penyusup yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menggerakkan massa.
Menurut dia, keberadaan pihak-pihak tersebut berpotensi memicu kericuhan dan mengganggu penyampaian aspirasi yang sebelumnya hendak dilakukan secara tertib.
Ia bahkan menduga situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun citra negatif terhadap warga Pati maupun dirinya secara pribadi.
Botok mengatakan, apabila proses evakuasi terhadap dirinya terlambat, bukan tidak mungkin kondisi tersebut berujung pada persoalan yang lebih serius.
Selain isu meninggalkan massa, Botok juga menanggapi kabar yang menyebut dirinya membawa kabur uang dalam jumlah miliaran rupiah setelah audiensi dengan DPR.
Ia menilai kabar tersebut merupakan informasi tidak benar yang sengaja digunakan untuk memecah persatuan masyarakat.
“Itu narasi biasa untuk memecah belah persatuan rakyat. Saya pastikan itu hoaks. Kalau saya cuma cari uang, di rumah kemarin sudah banyak duit. Enggak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” tegasnya.
Botok mengatakan dana donasi yang dikumpulkan untuk mendukung perjuangan masih dalam kondisi utuh dan belum digunakan.
Ia memastikan pengelolaan dana tersebut nantinya akan dilakukan secara terbuka dan transparan untuk kebutuhan agenda perjuangan berikutnya.
Dalam aksi tersebut, AMPB membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan kedua, menuntut pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Namun, pembahasan mengenai hukuman mati belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena waktu yang terbatas serta kondisi keamanan di lokasi yang tidak memungkinkan.
Meski demikian, Botok mengklaim pihaknya mendapatkan komitmen dari jajaran pimpinan DPR terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Terkait perampasan aset koruptor kita sudah berkomitmen. Kalau sampai dengan 15 Desember RUU tersebut tidak disahkan, pimpinan DPR, Pak Dasco dan beberapa pimpinan bersedia untuk mengundurkan diri,” ungkapnya.
Botok memastikan kepulangan ke Pati bukan berarti perjuangan AMPB berakhir. Ia menyerukan kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta dan kelompok ojol, agar tetap tenang serta tidak mudah terpancing provokasi.
Menurutnya, penyampaian aspirasi harus tetap dikawal dengan cara yang tertib agar tuntutan yang dibawa tidak kehilangan substansi akibat kericuhan.
AMPB, lanjut Botok, berencana kembali ke Jakarta untuk mengawal agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta Sidang Paripurna yang dijadwalkan pada 15 Desember mendatang.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal komitmen yang telah disampaikan dalam perjuangan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. (adr)
Editor : Ali Mustofa