PATI – DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pengawasan dilakukan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi warga.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan lembaganya secara rutin menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurutnya, salah satu perhatian utama DPRD adalah percepatan penanganan jalan.
Melalui Komisi C, DPRD secara berkala memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.
"Kami terus memantau progres pekerjaan infrastruktur. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap dengan baik. DPRD memiliki tugas melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah," ujar Ali.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga menaruh perhatian pada persoalan pendangkalan sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah.
Kondisi sungai yang mengalami sedimentasi dinilai berdampak langsung terhadap sektor pertanian karena luapan air kerap merendam lahan sawah saat musim hujan.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun langkah penanganan yang lebih terencana, seperti melakukan normalisasi dan pengerukan sungai secara berkala, terutama pada sungai-sungai yang sudah mengalami pendangkalan cukup parah.
Ali juga berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat menambah jumlah alat berat, khususnya excavator, guna mempercepat proses normalisasi sungai di berbagai wilayah.
"Kalau memungkinkan, pemerintah daerah memiliki sekitar lima unit excavator secara bertahap. Kebutuhan normalisasi sungai di Kabupaten Pati cukup besar sehingga perlu didukung peralatan yang memadai," katanya.
Menurut Ali, penanganan sungai tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Pemerintah daerah juga harus mengambil peran aktif agar risiko banjir dan kerugian yang dialami petani dapat diminimalkan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah mendatangkan dua unit excavator baru untuk mendukung program normalisasi puluhan sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Kehadiran alat berat tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya pengendalian banjir di berbagai wilayah.
Di sisi lain, DPRD juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan.
Raperda tersebut telah memasuki tahap public hearing pada Mei lalu dan ditargetkan dapat disahkan menjadi peraturan daerah pada tahun ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. (aua)
Editor : Ali Mustofa