PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat capaian positif dalam upaya menekan angka kemiskinan sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati berhasil turun dari 9,17 persen menjadi 8,24 persen.
Angka tersebut bahkan lebih rendah dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah.
"Keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Ratri.
Tak hanya itu, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati juga mengalami penurunan signifikan, dari 0,61 persen menjadi 0,24 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pati, bersama Kabupaten Kudus, sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di wilayah eks Karesidenan Pati.
Secara provinsi, Pati juga menempati posisi keempat terbaik di Jawa Tengah dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Pati menjalankan berbagai program di sejumlah sektor.
Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa perguruan tinggi serta layanan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pada sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Saat ini tercatat 591.845 warga telah terdaftar sebagai peserta, dengan 436.158 orang di antaranya aktif menerima manfaat jaminan kesehatan.
Sementara di sektor perumahan, pemerintah terus melaksanakan pembangunan jamban sehat dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada tahun 2026, sebanyak 1.749 unit RTLH ditargetkan memperoleh bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Baznas, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Jateng.
Di bidang ekonomi, Pemkab Pati juga memperkuat pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), bantuan usaha produktif, serta program kewirausahaan yang dijalankan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Ratri menambahkan, meningkatnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pati turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru.
Sepanjang 2025, sebanyak 10.863 pencari kerja berhasil terserap, dengan 8.660 orang atau sekitar 79,9 persen bekerja di sektor industri manufaktur.
"Masuknya investasi, termasuk investasi asing, memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga turut membantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pati," jelasnya.
Ke depan, Pemkab Pati juga menyiapkan pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah sinergi dengan dunia usaha.
Langkah ini diharapkan mampu mengarahkan program CSR perusahaan agar lebih tepat sasaran dan semakin mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati. (aua)