PATI – Sebanyak 48 santri yang berstatus yatim, piatu, dan yatim piatu di Kabupaten Pati telah dipulangkan kepada keluarga masing-masing.
Meski demikian, sebagian santri masih tetap tinggal sementara bersama ibu pengasuh karena sedang mengikuti ujian madrasah, terutama siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Data dari Kementerian Agama Kabupaten Pati mencatat jumlah anak yatim mencapai 34 orang, terdiri dari 17 santri putra dan 17 santri putri.
Sementara itu, santri berstatus piatu berjumlah tujuh orang, yakni tiga laki-laki dan empat perempuan.
Untuk kategori yatim piatu, terdapat tujuh santri yang terdiri dari satu putra dan enam putri.
Secara keseluruhan, total santri yatim, piatu, dan yatim piatu mencapai 48 anak dengan komposisi 21 laki-laki dan 27 perempuan.
Di luar itu, terdapat 198 santri yang masih memiliki orang tua, terdiri dari 117 putra dan 81 putri.
Dengan demikian, jumlah total santri yang terdata mencapai 246 anak, yakni 138 laki-laki dan 108 perempuan.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaikhu, menyampaikan bahwa proses pemulangan santri telah dilakukan sejak 2–3 Mei lalu.
Bagi santri yang tidak memiliki orang tua, penjemputan dilakukan oleh keluarga terdekat seperti paman, bibi, pakde, maupun budhe.
Namun, beberapa santri masih berada di bawah pendampingan pengasuh pondok karena sedang menjalani ujian madrasah.
Untuk sementara, kegiatan belajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing dengan pengawasan Kemenag.
Pihak Kemenag juga tengah menyiapkan dukungan pendidikan bagi santri yang akan melanjutkan ke jenjang SMP.
Selain itu, disiapkan pula pondok baru bagi santri yang ingin meneruskan pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan PCNU, khususnya Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).
Pada pekan depan, sejumlah santri akan menjalani asesmen guna memastikan kondisi psikologis mereka.
Proses ini dilakukan bersama Dinas Sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pati, Hartono, menjelaskan bahwa pendampingan terhadap korban telah dilakukan sejak laporan pertama diterima pada 2024.
Pendampingan meliputi pengawalan proses hukum, dukungan pekerja sosial saat pemeriksaan, hingga layanan psikologis dan pemulihan.
Menanggapi kasus yang viral, Dinas Sosial Pati juga membuka posko pengaduan selama 24 jam.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor agar segera memperoleh penanganan medis maupun bantuan hukum. (adr)
Editor : Ali Mustofa