Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Mangkir dari Pemeriksaan, Pendiri Ponpes di Pati Terancam Dijemput Paksa Polisi

Mahendra Aditya Restiawan • Selasa, 5 Mei 2026 | 17:13 WIB
GERAM: Warga berdemo dengan memasang tulisan “Sang Predator” yang mengarah pada oknum pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Tlogowungu, Pati, berinisial AS. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
GERAM: Warga berdemo dengan memasang tulisan “Sang Predator” yang mengarah pada oknum pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Tlogowungu, Pati, berinisial AS. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

RADAR KUDUS - Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pendiri pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus bergulir dan memasuki fase krusial.

Tersangka berinisial AS, yang dituduh memperkosa sejumlah santriwati, tidak memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan lanjutan. Ketidakhadiran tersebut memicu langkah tegas aparat kepolisian yang kini tengah menyiapkan upaya penjemputan paksa.

Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap AS pada Senin, 4 Mei 2026. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 24.00 WIB, tersangka tidak kunjung hadir tanpa keterangan yang jelas. Kondisi ini membuat proses hukum terhambat dan mendorong aparat untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam atas sikap mangkir tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah penjemputan paksa merupakan prosedur yang akan ditempuh guna memastikan tersangka dapat segera dimintai keterangan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menurut Dika, meskipun tersangka telah ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini, proses pemeriksaan awal tetap menjadi tahapan penting yang tidak boleh dilewati. Hal ini berkaitan dengan prinsip hukum yang menjamin setiap individu mendapatkan perlindungan hak asasi manusia serta proses hukum yang adil atau due process of law.

Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan kepolisian mengedepankan profesionalitas serta kehati-hatian. Setiap langkah penegakan hukum, termasuk penangkapan, harus dilakukan secara sah dan memiliki dasar yang kuat agar tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

“Pemeriksaan awal menjadi bagian dari kehati-hatian kami agar tindakan paksa yang dilakukan benar-benar sesuai prosedur dan tidak dapat digugat secara hukum,” ujarnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, jumlah korban dalam kasus ini diduga cukup besar. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa korban bisa mencapai puluhan santriwati. Fakta ini semakin memperkuat urgensi penanganan cepat dan tuntas oleh aparat penegak hukum.

Kasus ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan institusi pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri. Publik mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi para korban.

Dengan rencana penjemputan paksa yang kini tengah disiapkan, kepolisian berharap proses penyidikan dapat kembali berjalan lancar. Penangkapan terhadap tersangka dinilai penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan kejahatan yang terjadi serta memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan.

Penanganan kasus ini menjadi ujian bagi aparat dalam menegakkan hukum secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Editor : Mahendra Aditya
#kasus ponpes pati #pemerkosaan santriwati #pendiri ponpes tersangka #penjemputan paksa polisi #berita kriminal pati