PATI - Pemkab Pati membatalkan pengadaan paket pengadaan kursi pijat senilai Rp 180-an juta. Sebab, pembelian itu dirasa tak masuk skala prioritas.
Pengadaan kursi pijat itu sebelumnya viral di media sosial.
Beredar video menunjukkan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pati tahun anggaran 2026 dibuat untuk membeli kursi pijat.
Menanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto juga memberikan tanggapan terkait isu viral di media sosial mengenai anggaran pembelian kursi pijat untuk pejabat yang mencapai Rp180 juta dalam RKA 2026.
Ia mengaku baru mendengar informasi tersebut dan berkomitmen akan menanyakannya saat rapat pembahasan anggaran (Banggar).
"Kalau posisi kita tahu ya kita coret, Mas. Kita ini lagi efisiensi, lagi mengencangkan ikat pinggang, jangan seperti itu," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengambil langkah tegas dengan membatalkan sejumlah rencana pengadaan fasilitas mewah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pembelian kursi pijat yang sempat diisukan bernilai ratusan juta rupiah.
Chandra mengklarifikasi bahwa nilai pengadaan kursi tersebut tidak mencapai Rp180 juta sebagaimana informasi yang beredar.
Melainkan sekitar Rp40 juta sebagai bagian dari paket pengadaan mebel. Meski demikian, ia tetap memerintahkan agar pengadaan tersebut dibatalkan.
"Sudah saya cek, kursi itu tidak 180 juta. Dan sekiranya kursi itu memang banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu sudah saya suruh langsung kembalikan," tegas Chandra.
Tak hanya kursi pijat, Chandra juga menghentikan proyek perencanaan renovasi dan penambahan fasilitas di Pendapa Kabupaten.
Ia menilai anggaran tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Khususnya perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati.
"Anggaran-anggaran perencanaan untuk pembongkaran penambahan fasilitas pendapa pun saya cancel, karena kita masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan jalan," imbuhnya.
Chandra menjelaskan bahwa plotting anggaran tersebut sebenarnya telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya. Yakni sebelum dirinya menjabat sebagai Plt bupati Pati.
"Iya, (dianggarkan) sebelum jadi Plt. Pokoknya sing ora perlu-perlu dibatalkan wae (pokoknya yang tidak perlu dibatalkan saja). Ke depannya kita tetap fokus untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati," pungkasnya. (adr)
Editor : Faidhil Falah