PATI - Salah satu kepala desa (kades) di Juwana ramai diperbincangkan karena nepotisme. Ia berencana memasukkan saudaranya menjadi sekretaris desa.
Tapi tidak jadi karena ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal yang dilakukannya pun ramai dikalangan warga. Hal ini membuat calon perades putus asa.
"Di warung-warung ramai. Saya minder. Keponakan kades kok," terang sumber yang tak ingin disebut namanya.
Bahkan ramai di kalangan warga Desa Ketip, Juwana bahwasannya saudara kades rela merogoh puluhan juta rupiah demi mendapatkan ijazah.
Hal ini demi memenuhi syarat administrasi untuk menjadi sekretaris desa.
"Rp 10 juta lebih untuk beli ijazah sarjana komunikasi," ucapnya.
Ia pun menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bumi Mina Tani. Karena itu, pemilihan tidak jadi.
"Alhamdulilah tidak jadi. Pengisian cariknya diundur. Karena ada KPK," imbuhnya.
Berdasarkan informasinya, biasanya jabatan sekretaris desa ini merogoh lebih dari Rp 400 juta. Tapi berhubung kalangan keluarga ia menduga tak sampai sebanyak itu.
"Untuk carik itu biasanya Rp 400 juta. Ada yang Rp 600 juta. Bahkan Rp 1 miliar. Tapi ini saudara," tukasnya.
Ia membeberkan uang-uang tersebut rencananya mau disetorkan ke salah satu kades di Juwana sebagai pengepul. Tapi tidak jadi.
"Ada KPK otomatis dikembalikan. Padahal camat itu dapat fee 10 persen per kepala," tandasnya.
Sementara itu, Kades Ketip, Juwana Suyitno ketika dikonfirmasi tak membenarkan kabar tersebut. Bahwasannya itu kabar bohong. "Hoax itu," jawabnya.
Kata dia, pengisian perangkat di desanya tak ada hal yang menyalahi aturan. Tidak nepotisme.
"Disini kalau ada pengisian bebas. Silahkan pada ikut kompetisi," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Camat Juwana Sunaryo. Ia menampik bahwa ada fee yang diberikan kepada camat.
"Tidak benar. Berita hoax," jawabnya saat ditanya ada fee camat untuk pengisian perangkat desa. (adr)
Editor : Ali Mustofa