PATI – Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati pada Selasa (13/8/2025) berujung kericuhan.
Kepolisian mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator, sementara satu unit mobil milik Kepolisian terbakar di lokasi kejadian.
Kerusuhan terjadi meskipun awalnya aksi berlangsung cukup tertib. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, bentrokan pecah setelah terjadi pelemparan benda-benda ke arah aparat yang berjaga.
Awal Demo Berjalan Tertib
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menjelaskan bahwa pada pagi hari suasana aksi masih terkendali.
Massa yang berkumpul di Alun-Alun Pati menyampaikan orasi terkait sejumlah kebijakan Pemkab Pati yang mereka anggap merugikan masyarakat.
“Sejak awal kami lakukan pengamanan dengan pola persuasif. Namun, sekitar siang hari mulai ada pelemparan air mineral, batu, tongkat, hingga buah busuk ke arah petugas. Situasi pun memanas,” ujar Artanto.
Situasi Memanas dan Mobil Polisi Dibakar
Kericuhan memuncak ketika massa membakar mobil dinas milik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres.
Kepulan asap tebal langsung membumbung dari area depan pendopo, memaksa aparat mengambil langkah taktis.
“Kami akan menelusuri siapa pelaku pembakaran mobil tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan sedang dilakukan,” tegas Artanto.
Selain kerugian material, insiden ini juga memicu ketegangan yang membuat aparat harus bertindak cepat untuk mencegah situasi semakin tak terkendali.
Tindakan Kepolisian: Gas Air Mata dan Water Cannon
Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata.
Aparat menggiring para pengunjuk rasa menjauh dari pusat kota, terutama dari area Alun-Alun Pati yang menjadi titik utama aksi.
Namun, penggunaan gas air mata justru memicu perlawanan. Sejumlah pengunjuk rasa membalas dengan lemparan batu dan benda keras lainnya. Ketegangan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya massa tercerai-berai.
“Kami juga melaksanakan patroli di sekitar Kota Pati untuk memastikan situasi kembali kondusif. Patroli ini akan terus dilakukan sampai benar-benar aman,” kata Artanto.
Latar Belakang Aksi
Demo besar ini dilatarbelakangi kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang sempat menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut memicu gelombang protes karena dinilai membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Selain persoalan pajak, massa juga menolak beberapa program daerah lainnya.
Meski demikian, sehari sebelum aksi digelar, Bupati Sudewo telah mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 dan membatalkan kebijakan sekolah lima hari, mengembalikannya ke enam hari belajar per minggu.
Namun, keputusan itu tidak menghentikan rencana aksi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melanjutkan demonstrasi sebagai bentuk penegasan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah daerah lebih peka terhadap kondisi warga.
Penangkapan dan Proses Hukum
Dari hasil penindakan di lapangan, 11 orang diamankan polisi karena diduga memprovokasi massa hingga menimbulkan kericuhan. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan di unit Reserse Kriminal untuk pendataan dan pengumpulan bukti.
“Fokus kami adalah mengidentifikasi peran masing-masing orang yang diamankan, apakah mereka terlibat langsung dalam pembakaran kendaraan atau hanya memprovokasi kerusuhan,” jelas Artanto.
Pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas setiap tindakan anarkis yang mengancam keamanan dan ketertiban umum.
Pasca-Insiden: Pemulihan Kondisi
Setelah massa bubar, petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP melakukan pembersihan sisa-sisa kerusuhan di area pendopo dan Alun-Alun Pati.
Beberapa ruas jalan yang sempat ditutup untuk mengamankan jalannya aksi kini kembali dibuka.
Meski situasi berangsur normal, aparat tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan aksi susulan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib sesuai koridor hukum,” kata Artanto.
Respon Publik dan Evaluasi
Kericuhan demo ini menuai beragam komentar di media sosial. Sebagian netizen mengecam tindakan anarkis yang dilakukan massa, sementara lainnya menyoroti penanganan aparat.
Pemerintah daerah sendiri belum memberikan pernyataan resmi pasca-kerusuhan. Namun, beberapa anggota DPRD Pati meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.
Aksi 13 Agustus 2025 ini menjadi catatan penting bagi keamanan daerah. Selain mencerminkan tingginya tensi politik lokal, kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun secara lebih intensif agar aspirasi dapat tersalurkan tanpa harus berujung pada bentrokan.
Editor : Mahendra Aditya