Demo di Pati 13 Agustus: PBB-P2 Dicabut, Sekolah 6 Hari Kembali, Tapi Para Demonstran Tetap Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Mahendra Aditya Restiawan• Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:04 WIB
Peserta aksi demonstrasi 13 Agustus 2025 dari berbagai sudut di wilayah Pati memadaTi pusat kota.
PATI – Rabu, 13 Agustus 2025, Kabupaten Pati kembali menjadi pusat perhatian publik. Ribuan warga dari berbagai penjuru daerah memadati pusat kota, memprotes kebijakan dan gaya kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo.
Sejak subuh, kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati sudah dipenuhi massa. Beberapa warga terlihat berolahraga dan pedagang tetap berjualan seperti biasa, namun suasana berubah drastis ketika ratusan orang mulai berkumpul membawa spanduk, poster, dan peralatan orasi.
Sekitar pukul 08.16 WIB, aksi resmi dimulai. Mobil bak terbuka yang disulap menjadi panggung komando berdiri tepat di depan pintu gerbang Pendopo Kabupaten.
Dari atas kendaraan itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai menyampaikan orasi, membakar semangat para peserta aksi.
Tidak hanya perwakilan aliansi, sejumlah warga yang mengaku berasal dari kalangan masyarakat bawah juga turut berorasi dari atas truk tronton yang terparkir di lokasi.
Memasuki pukul 10.20 WIB, gelombang massa mulai bergerak. Tidak puas hanya menyampaikan aspirasi di depan pendopo, sebagian peserta aksi berbondong-bondong menuju Kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebuah truk komando lengkap dengan pengeras suara memimpin perjalanan.
Setibanya di depan gedung DPRD, mereka mendesak para anggota dewan keluar menemui warga.
Selain itu, massa juga menuntut agar DPRD segera menggelar rapat paripurna untuk menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk desakan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari polemik yang dipicu kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kenaikan tersebut tidak berlaku untuk semua objek pajak — karena sebagian hanya naik 50 persen — kebijakan itu tetap memicu penolakan keras.
Situasi semakin memanas setelah pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai menyinggung warga.
Dalam sebuah kesempatan, Sudewo menyebut bahwa warga boleh saja melakukan aksi protes, bahkan jika jumlahnya mencapai 5.000 atau 50.000 orang sekalipun. Ucapan ini dianggap meremehkan keluhan masyarakat.
Aksi Solidaritas dan Donasi
Menjelang aksi besar ini, warga Pati menggelar penggalangan logistik. Kotak-kotak air mineral bertumpuk di trotoar depan pendopo.
Bantuan tersebut tidak hanya datang dari dalam kota, tetapi juga dari luar daerah seperti Palembang dan Jambi.
Donasi ini bertujuan memastikan massa aksi dapat bertahan hingga malam hari tanpa kekurangan pasokan air. Meski tensi politik meningkat, para inisiator mengingatkan peserta agar tetap santun, tidak arogan, dan menjauhi tindakan anarkis.
Tuntutan yang Sudah Dikabulkan
Ironisnya, sebelum aksi ini digelar, Bupati Sudewo sebenarnya telah memenuhi dua tuntutan utama warga:
Pembatalan kenaikan tarif PBB-P2.
Pembatalan kebijakan sekolah lima hari, dengan mengembalikan sistem enam hari sekolah per pekan.
Namun, bagi sebagian warga, hal tersebut tidak cukup. Mereka menganggap masalah bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada sikap kepemimpinan yang dinilai arogan.
Aparat kepolisian diterjunkan untuk menjaga keamanan di titik-titik strategis.
Penempatan petugas dilakukan di pintu masuk alun-alun, depan pendopo, hingga sekitar Kantor DPRD. Sejauh pantauan, aksi berjalan damai meski jumlah peserta terus bertambah dari pagi hingga siang.
Di media sosial, jalannya aksi dapat dipantau melalui berbagai kanal, termasuk live streaming CCTV kota dan akun Instagram lokal seperti Pati Sakpore dan Pati.24Jam.
Arah Gerakan Selanjutnya
Meski dua kebijakan kontroversial telah dicabut, gelombang protes ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan daerah masih tinggi.
Desakan agar Bupati Sudewo mundur menjadi fokus utama, dan langkah DPRD Pati dalam menanggapi tuntutan rakyat akan menjadi penentu arah pergerakan selanjutnya.
Situasi di Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi catatan penting dalam dinamika politik daerah, sekaligus pengingat bahwa kebijakan publik tidak hanya diukur dari isinya, tetapi juga cara pemimpin menyikapi aspirasi rakyatnya.
