Pantau Live Demo di Pati: Tuntutan Demonstran Tetap Mendesak Bupati Sudewo Mundur
Mahendra Aditya Restiawan• Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:57 WIB
BERANGKAT: Warga Pati naik bak truk terbuka disaksiskan para emak-emak.
PATI – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali memenuhi Alun-alun Kota Pati pada Rabu (13/8/2025) sejak pagi.
Mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk mendesak Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya.
Desakan ini dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang sebelumnya sempat diberlakukan, meski kini telah dibatalkan.
Aksi berlangsung di depan gerbang Pendopo Kabupaten Pati, yang menjadi pusat pemerintahan daerah.
Massa yang datang dari berbagai desa mulai memadati lokasi sejak pukul 08.00 WIB, membawa spanduk tuntutan dan logistik hasil sumbangan warga.
Dalam orasi yang disampaikan, Husen sebagai inisiator dan Syaiful Ayubi selaku orator menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar menolak kebijakan pajak, tetapi juga menyoroti gaya kepemimpinan Sudewo yang dianggap arogan.
Menurut mereka, pernyataan Bupati yang menantang masyarakat untuk berdemo meskipun jumlahnya mencapai puluhan ribu orang telah melukai hati warga.
"Ini bukan sekadar soal angka 250 persen, tapi soal cara pemimpin berbicara kepada rakyatnya," tegas Syaiful. Ia juga meminta para peserta aksi menjaga ketertiban dan menghindari provokasi. “Buktikan bahwa warga Pati santun, berakhlak, dan cinta damai,” ujarnya.
Dukungan Logistik Mengalir
Di sekitar lokasi, terlihat tumpukan kardus air mineral yang disumbangkan oleh warga dari berbagai daerah, bahkan ada kiriman dari Palembang dan Jambi.
Donasi ini menjadi simbol solidaritas dan bentuk dukungan moral untuk para peserta aksi. Air kemasan itu disusun rapi di jalur trotoar hingga ke area Alun-alun.
Selain itu, sejumlah posko bantuan dibuka untuk menyalurkan kebutuhan peserta aksi, mulai dari minuman, makanan ringan, hingga obat-obatan. Kehadiran posko-posko ini membuat suasana unjuk rasa tetap tertib dan terorganisir.
Masyarakat yang tidak bisa hadir langsung di lokasi tetap dapat mengikuti perkembangan aksi lewat siaran langsung.
Beberapa akun media sosial lokal seperti Pati Sakpore dan Pati.24Jam menyiarkan momen-momen aksi melalui Instagram, sementara sejumlah CCTV publik juga menayangkan suasana demonstrasi secara real time.
Dengan adanya live streaming, pergerakan massa dan orasi dari panggung aksi dapat disaksikan oleh warga Pati di perantauan maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan situasi.
Akar Masalah: Kenaikan Pajak
Sumber utama ketegangan ini adalah kebijakan Pemkab Pati yang menetapkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Meskipun tidak semua objek pajak mengalami kenaikan sebesar itu—karena sebagian hanya naik 50 persen—angka 250 persen tetap memicu keresahan.
Kebijakan tersebut sempat dipertahankan dengan alasan peningkatan pendapatan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Menurut Humas Kabupaten Pati, tarif PBB di daerah tersebut sudah tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun, sehingga kenaikan dinilai wajar.
Namun, di lapangan, banyak warga menganggap beban pajak baru ini terlalu berat, apalagi disertai pernyataan Bupati yang dinilai kurang empati.
Kebijakan Dibatalkan, Aksi Tetap Berlanjut
Setelah gelombang protes meluas, Bupati Sudewo akhirnya mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2 dan mengembalikan tarif ke nominal tahun 2024.
Ia juga berjanji mengembalikan selisih pembayaran bagi warga yang sudah terlanjur membayar dengan tarif baru, dengan teknis pengembalian diatur oleh BPKAD dan kepala desa.
Meski keputusan ini diambil untuk menjaga suasana kondusif dan perekonomian daerah, aksi unjuk rasa tetap berlangsung.
Para peserta aksi menilai pembatalan kebijakan belum cukup untuk menghapus luka yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan Sudewo.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, aparat kepolisian bersiaga di berbagai titik masuk menuju Alun-alun Pati.
Personel keamanan berjaga di persimpangan dan pintu gerbang pendopo untuk memastikan aksi berjalan damai.
Sejak pukul 09.00 WIB, jumlah peserta terus bertambah. Tidak sedikit warga yang datang bersama keluarga, menunjukkan bahwa aksi ini mendapat dukungan lintas generasi.
Respons Pemerintah Pusat
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu turut memberikan komentar terkait kebijakan PBB-P2 di Pati.
Ia menegaskan bahwa penentuan tarif pajak tersebut sepenuhnya berada di kewenangan pemerintah daerah dan evaluasi harus dilakukan bertahap mulai dari tingkat provinsi.
“Kalau Kemenkeu, iya, ikut evaluasi, tapi harusnya dari provinsi dulu. Jadi, ini kewenangan daerah yang tetap ada mekanisme pengawasannya,” jelas Anggito.
Ia juga enggan berspekulasi soal dampak kenaikan tarif pajak terhadap inflasi daerah.
Aksi Panjang?
Meski belum ada kepastian sampai kapan demonstrasi ini akan berlangsung, seruan dari orator aksi mengindikasikan bahwa warga siap bertahan hingga malam hari atau bahkan lebih lama jika tuntutan mereka belum dipenuhi.
Dengan suasana yang terpantau tertib, aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kabupaten Pati dalam beberapa tahun terakhir.
Tekanan publik terhadap pemimpin daerah pun semakin besar, dan publik kini menanti apakah Bupati Sudewo akan merespons dengan langkah politik lain atau tetap bertahan di kursinya.
