RADAR KUDUS - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah menjadi pusat perhatian hari ini, Rabu (13/8/2025).
Ribuan warga dari berbagai kecamatan berencana menggelar aksi unjuk rasa besar di Alun-Alun Pati untuk menolak kebijakan Bupati Sudewo.
Meski satu kebijakan kontroversial sudah dibatalkan, massa tetap turun ke jalan dengan tuntutan baru: meminta Bupati mundur dari jabatannya.
Pemerintah Kabupaten Pati menyediakan layanan pantauan langsung melalui jaringan CCTV resmi yang terpasang di sejumlah titik strategis.
Salah satu kamera ditempatkan tepat di sekitar Alun-Alun Pati, lokasi yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa.
Hingga pagi tadi, suasana di titik aksi masih relatif tenang, namun persiapan panggung, spanduk, dan posko logistik sudah terlihat.
Link CCTV untuk Memantau Aksi
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi terkini, tautan CCTV dari Pemkab Pati dapat diakses secara publik.
Kamera ini memantau beberapa ruas jalan utama, termasuk jalur menuju Alun-Alun dan area sekitar Kantor Bupati.
Dengan begitu, perkembangan aksi dapat dipantau secara real time, mulai dari kedatangan peserta hingga jalannya orasi.
Pantauan ini juga diharapkan membantu warga yang tidak terlibat aksi agar dapat mengatur rute perjalanan, menghindari kemacetan, dan tetap waspada terhadap potensi gangguan lalu lintas.
Latar Belakang Aksi
Rencana aksi besar ini bermula dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Bupati Sudewo dalam pertemuan bersama para camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025 di Pendopo Kabupaten.
Dalam pernyataannya, Sudewo menegaskan bahwa PBB-P2 di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir, dan menyebut bahwa forum tersebut telah menyetujui rencana kenaikan pajak.
Namun, pengumuman itu justru memicu gelombang protes. Warga menilai kenaikan pajak sebesar itu memberatkan, terutama bagi mereka yang baru saja berjuang pulih secara ekonomi pascapandemi.
Pernyataan yang Memanaskan Situasi
Bukannya meredakan keresahan, pernyataan Bupati Sudewo yang beredar di media sosial justru membuat situasi memanas.
Dalam rekaman yang tersebar luas, Sudewo menantang pihak-pihak yang menolak kebijakannya.
"Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," ujarnya.
Pernyataan ini memantik kemarahan publik. Rencana aksi 13 Agustus pun semakin menguat, dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
Solidaritas Warga
Sejak awal Agustus, warga mulai menggalang donasi untuk mendukung logistik aksi. Posko-posko bantuan didirikan di beberapa titik, termasuk di depan Pendopo Kabupaten Pati. Makanan ringan, air mineral, telur, hingga roti dikumpulkan dari sumbangan warga.
Pada satu kesempatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati di bawah arahan Plt. Sekretaris Daerah Riyoso sempat menyita sebagian bantuan. Namun, setelah menuai kritik, barang-barang tersebut dikembalikan kepada warga.
Solidaritas ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam aksi, bahkan setelah Bupati mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2.
Bagi banyak warga, pembatalan tersebut tidak cukup. Mereka menganggap ucapan dan sikap Bupati telah melukai kepercayaan publik.
Tuntutan yang Diajukan
Aksi hari ini difokuskan pada satu tuntutan utama: meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Menurut sejumlah tokoh masyarakat, persoalan bukan lagi sekadar kebijakan pajak, melainkan masalah integritas dan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya.
Selain itu, aksi ini juga menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan daerah lainnya yang dinilai tidak pro-rakyat.
Sejumlah kelompok buruh, petani, dan komunitas pedagang turut serta, membawa isu masing-masing untuk diperjuangkan.
Link pantauan aksi demo: Klik Disini
Situasi Lalu Lintas dan Keamanan
Kepolisian Resor Pati telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di pusat kota.
Beberapa ruas jalan menuju Alun-Alun dialihkan, dan pos pengamanan didirikan di titik-titik rawan.
Selain itu, personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP disiagakan untuk memastikan aksi berjalan tertib.
Hingga pagi, belum ada laporan insiden besar, namun petugas tetap siaga mengingat jumlah peserta yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.
Mengapa Aksi Tetap Berlangsung Meski Kebijakan Dibatalkan?
Pertanyaan ini banyak muncul di kalangan publik. Beberapa tokoh aksi menjelaskan bahwa masalahnya kini bukan lagi soal kenaikan pajak.
Bagi mereka, proses pengambilan keputusan yang dinilai sepihak, pernyataan yang menantang warga, serta respons yang dianggap arogan adalah alasan utama mengapa aksi tidak dibatalkan.
Mereka berharap aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan publik harus lahir dari musyawarah dan memperhatikan suara rakyat.
Pantauan dan Partisipasi
Dengan adanya link CCTV yang disediakan Pemkab Pati, masyarakat dapat memilih untuk memantau dari rumah atau ikut hadir langsung.
Bagi peserta aksi, fasilitas ini juga berguna untuk mengetahui titik kumpul dan pergerakan massa.
Aksi diperkirakan berlangsung hingga sore hari, dengan orasi, pawai, dan pembacaan tuntutan. Panitia aksi mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan menghindari provokasi.
Editor : Mahendra Aditya