PATI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Selasa (3/6).
Mereka menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut melonjak drastis hingga 250 persen.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dipenuhi dengan berbagai bentuk protes, mulai dari orasi, pembakaran ban, hingga pemasangan spanduk dengan pesan-pesan bernada sindiran.
Beberapa di antaranya berbunyi, “Tanah kami bukan ladang pajak, tapi ladang kehidupan,” serta “Pajak yang kau dapat harus kau pertanggungjawabkan.”
Salah satu spanduk yang paling mencuri perhatian berbunyi, “Omongan kok berubah terus, itu statemen apa mood, cewek?” yang menyindir inkonsistensi kebijakan pemerintah.
Bupati Tak Kunjung Menemui Massa
Ketegangan mulai memuncak saat hingga pukul 12.00 siang, Bupati Sudewo belum juga menemui massa aksi.
Sebagai bentuk kekecewaan, mahasiswa membakar ban dan membentangkan spanduk di gerbang utama Kantor Bupati. Mereka menilai ketidakhadiran bupati sebagai bentuk pengabaian terhadap keresahan rakyat.
Sekitar pukul 12.20, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Riyoso, keluar menemui pengunjuk rasa.
Ia menyampaikan bahwa dirinya mewakili Bupati dan mengajak perwakilan mahasiswa untuk melakukan audiensi di dalam pendopo kabupaten.
“Saya mewakili Pak Bupati. Kami mengundang teman-teman untuk berdialog secara terhormat di dalam pendopo.
Jika tidak bersedia, silakan menyampaikan aspirasi di sini, karena Pak Bupati siap menerima,” kata Riyoso sebelum kembali ke dalam gedung.
Namun tawaran tersebut ditolak. Massa aksi memilih tetap bertahan di luar kantor sambil menuntut agar Bupati Pati hadir secara langsung.
Tuntut Transparansi dan Evaluasi PAD
Koordinator aksi, Muhammad Muhajirin, menegaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah mendesak Bupati untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait lonjakan PBB-P2 yang dianggap sangat membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi menuntut keberanian Pak Bupati untuk berdiri di hadapan rakyat dan menjelaskan kebijakan ini secara terbuka,” ujarnya.
Muhajirin juga menyampaikan sejumlah tuntutan tambahan, antara lain:
-
Peninjauan ulang kebijakan PBB secara partisipatif bersama masyarakat.
-
Penerapan kenaikan pajak secara bertahap dan adil.
-
Transparansi dalam penerimaan serta penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
-
Pelibatan DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat sebelum kebijakan pajak diterapkan.
“Seharusnya, sebelum menaikkan pajak, Bupati mengevaluasi lebih dulu efektivitas PAD selama ini, bukan justru mengambil langkah sepihak yang mencederai rasa keadilan publik,” tegasnya.
Pajak dan Arah Keadilan Fiskal
Kebijakan kenaikan PBB yang mencapai 250 persen menuai pertanyaan besar: untuk siapa pembangunan dirancang, dan siapa yang harus menanggung bebannya?
Aksi PMII ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat bawah.
Ketika komunikasi publik minim dan proses partisipasi publik diabaikan, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sudewo belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan mahasiswa.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan sikap dari pemimpin daerah. (Andre Faidil Falah)
Editor : Mahendra Aditya