PATI – Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan yang mulai diterapkan Pemkab Pati pada tahun ajaran 2025/2026 menuai sorotan.
Komisi D DPRD Kabupaten Pati menegaskan belum akan memberi dukungan penuh sebelum mengkaji efektivitas program tersebut secara menyeluruh.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya akan turun tangan untuk menelaah dampak kebijakan tersebut, terutama terhadap proses belajar-mengajar dan kesejahteraan siswa.
“Kita perlu mengkaji terlebih dahulu, apakah kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak atau justru menimbulkan persoalan baru,” tegas Bandang saat ditemui usai rapat internal belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah memang memiliki semangat positif, yakni mendorong efisiensi pendidikan dan memberikan ruang lebih banyak bagi siswa untuk beristirahat atau mengembangkan diri.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tanpa evaluasi berisiko mengganggu ritme belajar anak.
Pemerintah daerah sendiri telah mulai menyiapkan berbagai penunjang, seperti akses Wi-Fi gratis dan program kegiatan ekstrakurikuler untuk memperkuat karakter siswa.
Mulai dari kerja bakti, penanaman nilai kebangsaan melalui lagu-lagu nasional, hingga pembinaan sosial.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Pemkab untuk memperkuat pembentukan karakter generasi muda yang disiplin dan cinta tanah air.
“Kami berharap program ini bisa berjalan baik. Tapi tetap, perlu evaluasi dan pengawasan agar hasilnya bisa benar-benar dirasakan,” lanjut Bandang.
Kebijakan ini akan berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar, mulai dari TK, SD, hingga SMP.
Bupati Pati, Sudewo, menyebut program sekolah lima hari sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menanamkan kedisiplinan sejak dini.
“Anak-anak perlu diarahkan agar tidak menyia-nyiakan waktu dengan bermain atau terlalu sering menggunakan gadget. Sekolah lima hari bisa jadi solusi, asal dikawal dengan baik,” kata Sudewo dalam keterangan resminya.
Meski begitu, suara publik atas kebijakan ini terbelah. Sebagian orang tua murid mengkhawatirkan anak menjadi terlalu lelah dengan jadwal padat selama lima hari, sementara pihak lain mendukung karena dua hari libur memberi waktu berkualitas bersama keluarga.
Komisi D pun memastikan akan menyerap masukan dari masyarakat dan para praktisi pendidikan sebelum memberikan rekomendasi final.
Bagi DPRD Pati, kebijakan pendidikan tak bisa hanya dilihat dari sisi administratif, tapi juga harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial siswa. (Andre Faidil Falah)
Editor : Mahendra Aditya