PATI – Program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati terus berjalan, namun jumlah rumah yang diperbaiki masih jauh dari kebutuhan.
Pada tahun 2024, hanya 20 unit rumah yang dijadwalkan untuk diperbaiki, sementara data menunjukkan masih ada 23 ribu rumah tak layak huni tersebar di 21 kecamatan.
Ahmad Qosim, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pati, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam upaya rehabilitasi RTLH.
“Penuntasan RTLH dilakukan secara bertahap setiap tahun. Namun, keterbatasan anggaran dari APBD Kabupaten Pati menjadi tantangan besar,” ujarnya.
Pada tahun ini, APBD hanya mampu mendanai rehabilitasi 20 unit rumah, sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 17 unit.
Qosim menjelaskan bahwa perbaikan rumah pada tahun depan akan difokuskan pada Peningkatan Kualitas (PK), bukan pembangunan dari nol.
Setiap rumah akan menerima bantuan material senilai Rp 17,5 juta. Program ini akan didukung oleh beberapa inisiatif lain, seperti:
TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa): 12 rumah
Program PKK: 4 rumah
Program P2BG: 4 rumah
“Bantuan diberikan dalam bentuk material, bukan uang tunai. Diharapkan dengan bantuan ini, kondisi rumah-rumah yang tidak layak huni dapat ditingkatkan menjadi layak,” tambahnya.
Rumah yang akan menerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai RTLH, seperti kondisi dinding yang terbuat dari bambu, lantai tanah, genting rapuh, atau struktur bangunan yang lapuk.
“Misalnya rumah yang dindingnya dari bambu tanpa jendela, lantainya masih berupa tanah, atau gentingnya menggunakan asbes. Struktur bangunan yang kayunya sudah lapuk juga menjadi indikator ketidakamanan,” jelas Qosim.
Dengan jumlah RTLH yang masih mencapai 23 ribu unit, program rehabilitasi ini dihadapkan pada tantangan besar.
Dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar untuk menuntaskan masalah ini secara menyeluruh.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi, termasuk menggandeng program-program lain yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta.
Namun, dengan keterbatasan saat ini, pengentasan RTLH secara total masih memerlukan waktu yang panjang. (adr/khim)
Editor : Abdul Rokhim