PATI - Kondisi jalur alternatif Pati-Winong yang berada di wilayah Desa Bringinwareng, Kecamatan Winong, kondisinya rusak parah.
Pemerintah Kabupaten Pati pun menyediakan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk melakukan perbaikan tahun ini.
Namun, anggaran itu hanya bisa untuk mengcover sebagian kerusakan jalan saja. Kebutuhan totalnya sekitar Rp 20 miliar.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo menjelaskan anggaran Rp 1 miliar dari APBD untuk penanganan jalan dari Bringinwareng ke arah Pasar Hewan.
Itu hanya sepanjang 700 meter kurang lebih.
"Kalau penanganan seluruhnya anggaran tidak cukup, kami bantu dengan pemeliharaan, karena keterbatasan anggaran jadi bertahap," jelas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menambahkan, jika ingin perbaikan jalan tuntas, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 20 miliar. Anggaran tersebut mencakup pelebaran jalan.
Baca Juga: Waspada! Modus Penipuan Rekrutmen Kerja di Pabrik Jepara -Pati, Pelaku Minta Korban Bayar Rp 3 Juta
"Anggaran penanganan yang ada belum termasuk untuk pelebaran. Fokus perbaikan kerusakan dulu. Idealnya lebar jalan dibuat lima meter, sementara kondisi di lapangan hanya 3,5 meter," jelas Hasto.
Dia menambahkan, anggaran yang ada baru mencukupi untuk aspal lapis pondasi setebal kurang lebih 8 centimeter.
"Idealnya harusnya tiga lapis, yaitu lapis pondasi, lapis antara, baru lapis aus. Karena keterbatasan anggaran kami baru kasih lapis pondasi saja," imbuhnya.
Perbaikan jalan rencananya bakal dilakukan Mei, bersamaan dengan pengerjaan Jalan Juwana-Jetak yang kondisinya sama-sama rusak.
Perbaikan jalan ini juga mendapat porsi anggaran sama, yakni Rp 1 miliar dengan estimasi panjang jalan yang diperbaiki sekitar 700 meter.
"Durasi pengerjaan kurang lebih tiga bulan. Namun kalau rekanan bisa mempercepat, saya kira 1,5 bulan selesai," lanjutnya.
Jika hanya mengandalkan APBD, menurut Hasto penanganan jalan kemungkinan tidak akan tuntas karena keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maka pihaknya berharap penanganan bisa dilakukan lewat anggaran Inpres, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau bantuan provinsi. (aua/khim)
Editor : Abdul Rokhim