Hak Angket Perades Tak Membuahkan Hasil

Kholid Hazmi • Dipublikasikan Jumat, 22 Juli 2022 | 16:11 WIB
Ali Badrudin, Ketua DPC PDI Perjuangan (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
Ali Badrudin, Ketua DPC PDI Perjuangan (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI – Upaya hak angket dalam proses pengisian perangkat desa (Perades) sudah berakhir. Rapat Paripurna hingga rapat pimpinan dan fraksi DPRD tak menuai hasil.

Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengatakan hak angket Perades sudah selesai. Semisal ada indikasi pelanggaran hukum, disarankan melapor ke aparat penegak hukum (APH).

”Hak angket Perades ini sudah distop. Jadi upaya hak angket tak bisa. Jadi silahkan upaya hukum saja. Para Perades yang gagal apabila menganggap ada pelanggaran saat seleksi maka melapor ke APH saja,” katanya.

Upaya hak angket itu gagal lantaran saat pembentukan panitia khusus (Pansus) di rapat Paripurna tak kuorum. Banyak anggota DPRD tak hadir. Selain itu, ketika dibawa di rapat pimpinan dan fraksi tidak ada jalan.

”Karena ketika Paripurna ketika pembentukan panitia itu tak kuorum. Banyak anggota dewan tak hadir. Sesuai aturan, kemudian dibawa ke rapat pimpinan dan fraksi DPRD. Jadi tak bisa diusulkan kembali di Paripurna. Kalau tidak ada jalan maka ditunda. Ini sudah berhenti,” imbuhnya.

Meski begitu, secara pribadi dia mengakui adanya lobi-lobi anggotanya dalam seleksi perangkat desa. Pasalnya dalam rapat Paripurna pembentukan panitia angket seleksi itu hanya separo yang hadir.

”Ini yang masih menjadi pertanyaan saya. Padahal sudah disepakati dibentuk panitia angket. Tapi ini pada tidak hadir. Saya meyakini ”lobi-lobi” kepentingan itu ada. Yang jelas, pimpinan kompak berkeinginan untuk hak angket,” ucapnya.

Adanya anggota fraksi tak hadir itu, pihaknya tak bisa semerta-merta menindak. Pasalnya, kedatangan fraksi, kata Ali, itu merupakan hak setiap anggota DRPD. ”Biar masyarakat sendiri yang menilai kenapa mereka tak hadir dalam rapat Paripurna ini. Soalnya, kehadiran pada rapat Paripurna itu hak tiap anggota,” imbuhnya.

Sebelumya, calon perangkat desa gagal (Capraga) mendesak DPRD untuk menggulirkan Hak angket. Perwakilan Capraga Muhammad Chundori mengaku dari awal tes Perades sudah tidak kooperatif. Mulai pemilihan pihak ketiga sebagai penyelenggara sudah tidak berkompeten. Kemudian komputer yang digunakan untuk ujian ada indikasi pembocoran atau kecurangan.

”Kami telah menempuh berbagai upaya untuk membongkar aksi kecurangan ini dengan audiensi kepada DPRD Pati. Tujuannya menggulirkan hak angket. Tapi tidak ada kepastian,” tegas Chundori. (adr/lid/adv) Editor : Kholid Hazmi
dprd pati