Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati Edy Martanto mengatakan, harga solar Rp 17.000 ini untuk solar skala industri. Sedangkan mayoritas kapal di Juwana ini tak berskala industri. Mungkin menengah. ”Misalnya kapal Pursein ini bisa dibilang menengah skalanya (bukan industri). Kalau industri ini contohnya pabrik rokok. Soalnya, alatnya canggih. Tak seperti kapal di Pati. Mungkin kapal penangkap ikan Cina itu ya skalanya industri. Sudah modern itu, alatnya,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kategori harga solar medium kepada pemerintah pusat. Setidaknya harga BBM itu bisa lebih terjangkau. ”Kapal di Pati tergolong medium. Soalnya kapalnya juga tak tradisional. Jangan semua dibilang maju semua. Nelayan kita jangan Rp 17.000 tapi tengah-tengah. Rp 10 ribu misalnya,” tukasnya.
Di samping itu, pengkategorian yang dimaksud Edy ini melihat kapal di kabupaten yang notabene kapal pursein. Mereka masih banyak menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) atau tenaga manusia. Sedangkan menurutnya seharusnya solar industri itu digunakan untuk kapal yang sudah menggunakan teknologi modern untuk mencari ikan. ”Kapal di Pati paling besar hanya 200 gross tonnage saja. Padahal solar industri paling tidak bisa diterapkan kepada kapal berkapasitas 1.000 gross tonnage lebih,” ucapnya.
Usulan itu juga berdasarnya daya beli yang belum mampu membeli BBM industri yang saat ini tersedia. Ketidakmampuan ini menyebabkan kapal di Juwana masih belum melaut hingga saat ini.
Selain akibat harga solar yang dinilai terlalu mahal, juga ada faktor lain. Edy menilai hasil tangkapan mereka juga belum dapat menutup biaya oprasional. ”Makanya itu jangan dikenakan solar industri seratus persen. Pemerintah harus mengkategorikan kapal. Ada yang sedang, maju, dan industri. Dikategorikan tidak dipukul rata pakai BBM industri. Kasian para nelayan ini tak melaut,” imbuhnya.
Wakil Ketua Paguyuban Kapal Pursein Juwana Purnomo menambahkan, nelayan yang tak melaut ini kebanyakan nelayan jaring tarik berkantong (JTB). Sebenarnya mereka sudah melaut selepas Hari Raya Idulfitri lalu. Namun mereka mengalami kerugian sehingga belum melaut lagi setelah kembali ke Juwana. ”Banyak kapal tak berangkat dikarenakan persoalanbiaya operasionalnya. Sehabis lebaran JTB melaut, tapi banyak yang rugi. Kalau pursein sampai saat ini belum pulang. Ikan yang dikirim juga belum menutup biaya,” kata Purnomo.
Selain itu, harga ikan yang tak mengalami kenaikan di pasaran juga membuat para nelayan enggan untuk berlayar.
Biasanya per kapal bisa memperoleh omset Rp 400 juta untuk sekali melaut selama sekitar 1,5 bulan. Jumlah ini tak sebanding dengan kebutuhan BBM dan oprasional kapal yang bisa mencapai Rp 440 juta sekali melayar. ”JTB sekali melaut membutuhkan 20 ton solar. Itu ke Laut Natuna selama 1,5 setengah bulan. Jadi kebutuhan solar Rp 340 juta. Itu belum logistik dan perbaikan. Kalau logistik dan sebagiannya sekitar Rp 100 juta. Jadi merugi 40 jutaan,” tandasnya. (adr/him) Editor : Ali Mustofa