1.073 Aset Pemkab Pati Belum Bersertifikat

Ali Mustofa • Dipublikasikan Sabtu, 22 Januari 2022 | 20:42 WIB
DIBAHAS: Tujuh warga desa Talun, Kayen meminta klarifikasi soal sertifikat tanah yang belum kunjung keluar dengan Pemdes di balai desa setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIBAHAS: Tujuh warga desa Talun, Kayen meminta klarifikasi soal sertifikat tanah yang belum kunjung keluar dengan Pemdes di balai desa setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI - Masih ada ratusan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum bersertifikasi. Adanya hal tersebut ditakutkan adanya konflik agraria. Oleh sebab itu, ratusan aset tersebut ditarget rampung pada Juli ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, per 31 Desember 2021, ada 1073 aset Pemkab Pati yang belum bersertifikat. Meliputi 106 tanah non jalan, 62 tanah jalan kabupaten, 448 tanah jalan poros desa, 357 jaringan irigasi, dan 100 tanah jalan lingkungan perumahan.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk segera menyelesaikan permasalahan pensertifikatan sejumlah tanah aset Pemda itu. Yang mana sampai saat ini masih banyak yang belum bersertifikat.

”Di kepemimpinan saya, ingin menertibkan aset-aset Pemkab Pati agar tidak mewariskan masalah kepada generasi penerus. Ini menjadi tanggung jawab untuk menuntaskan pensertifikatan tanah aset tersebut sebelum Agustus 2022,” ujarnya.

Pengamanan aset menurutnya sangat penting. Itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang dikhawatirkan menurut bupati terkait konflik agraria.

”Ini untuk menghindari oknum yang memanfaatkan. Misalnya terkait terjadinya jual-beli di tanah aset Pemkab yang belum bersertifikat,” paparnya.

Tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, tambah Haryanto, tugas ini tentu akan berat. Karena itu, bupati berharap, sinergitas Pemkab dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat dapat menikmati hasil positif setelah tersertiikasi.

”Apalagi jika mengingat peruntukkan aset tersebut. Itu aset Pemkab yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk masyarakat juga. Seperti misalnya untuk jalan, irigasi, ataupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sangat dibutuhkan warga,” tukasnya.

Bupati pun menegaskan bahwa keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat adalah hal yang sangat penting. Karena dengan adanya sertifikat tersebut maka keberadaan lahan milik daerah akan terdata dengan baik.

”Jadi prinsipnya sertifikasi itu untuk memastikan hak bahwa yang bertanggung jawab atau yang punya adalah Pemkab. Artinya sertifikat yang sudah terbit itu untuk memastikan bahwa aset Pemkab terjaga,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPKAD Pati Sukardi membenarkan. Bahwasannya pada 2021 dan 2022, pihaknya terus berupaya untuk menuntaskan proses sertifikasi tanah aset Pemkab tersebut.

”Kalau di 2021 kami sudah bisa mensertifikatkan 500-an bidang. Maka targetnya di awal tahun 2022 hingga Juli tahun ini. Masih ada sekitar 1.008 aset yang bakal disertifikatkan,” pungkasnya. (him) Editor : Ali Mustofa
sertifikasi tanah aset daerah pati pemkab pati